Kurangi Kemiskinan di Jakarta, SPRI Dorong Pemprov DKI Terapkan Program Keluarga Harapan Lokal

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) Jakarta mengusulkan Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal.

Usul itu disampaikan SPRI DKI dalam kegiatan Rembuk Perempuan Bicara Suarakan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 15 September 2022.

Ketua DPW SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita mengungkapkan, skema PKH Lokal adalah sebagai pengaman perlindungan jaringan sosial. 

“Kami juga mengusulkan Pemprov DKI Jakarta melakukan penghematan anggaran," kata Puspa. "Jika penghematan angggaran di APBD DKI Jakarta mencapai 2 persen, anggaran itu bisa dialokasikan ke dalam perlindungan rakyat miskin."

Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad menjelaskan, data SPRI pada 2020 menunjukkan ada 2716  Rumah Tangga Miskin (RTM), yang sama sekali tidak memperoleh bantuan sosial.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Maulani, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan pemutakhiran data RTM tersebut masih terbilang rancu. PKH Lokal juga masih merupakan program kementerian. 

“Mungkin kita bisa dorong di DKI diadakan, tapi harus sabar, semuanya butuh proses” tutur politikus Gerindra itu.

Rani mengatakan aspirasi ibu-ibu menjadi hal penting untuk mendorong perubahan kebijakan dalam  penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta. “Hari ini adalah hari saya dengan ibu-ibu. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya akan menyerap aspirasi ibu-ibu semua untuk saya suarakan di dewan. Isu kemiskinan ini merupakan isu atau obrolan perempuan sehari-hari. Karena yang namanya emak-emak itu tulang punggung keluarga," ujarnya. 

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Garis Kemiskinan DKI Jakarta Terendah Ketiga dari 34 Provinsi






Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

7 jam lalu

Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

Kemiskinan ekstrem seharunsya sudah tidak ada di Jakarta karena jumlah bantuan yang besar dari pemerintah


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

3 hari lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

3 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 31 Januari 2023, dimulai dari Kaspersky meminta masyarakat mewaspadai serangan malware.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

4 hari lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

4 hari lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

5 hari lalu

Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

Gulkarmat DKI Jakarta mengusulkan kenaikan upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di instansi itu sebesar Rp1 juta menjadi Rp5,9 juta.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

5 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

5 hari lalu

Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Margo Yuwono menekankan pentingnya perbaikan sistematik dalam aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan/


Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

5 hari lalu

Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

Jumlah penduduk di Jakarta Utara yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tercatat ada 35.770 orang.