Kurangi Kemiskinan di Jakarta, SPRI Dorong Pemprov DKI Terapkan Program Keluarga Harapan Lokal

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) Jakarta mengusulkan Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal.

Usul itu disampaikan SPRI DKI dalam kegiatan Rembuk Perempuan Bicara Suarakan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 15 September 2022.

Ketua DPW SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita mengungkapkan, skema PKH Lokal adalah sebagai pengaman perlindungan jaringan sosial. 

“Kami juga mengusulkan Pemprov DKI Jakarta melakukan penghematan anggaran," kata Puspa. "Jika penghematan angggaran di APBD DKI Jakarta mencapai 2 persen, anggaran itu bisa dialokasikan ke dalam perlindungan rakyat miskin."

Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad menjelaskan, data SPRI pada 2020 menunjukkan ada 2716  Rumah Tangga Miskin (RTM), yang sama sekali tidak memperoleh bantuan sosial.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Maulani, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan pemutakhiran data RTM tersebut masih terbilang rancu. PKH Lokal juga masih merupakan program kementerian. 

“Mungkin kita bisa dorong di DKI diadakan, tapi harus sabar, semuanya butuh proses” tutur politikus Gerindra itu.

Rani mengatakan aspirasi ibu-ibu menjadi hal penting untuk mendorong perubahan kebijakan dalam  penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta. “Hari ini adalah hari saya dengan ibu-ibu. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya akan menyerap aspirasi ibu-ibu semua untuk saya suarakan di dewan. Isu kemiskinan ini merupakan isu atau obrolan perempuan sehari-hari. Karena yang namanya emak-emak itu tulang punggung keluarga," ujarnya. 

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Garis Kemiskinan DKI Jakarta Terendah Ketiga dari 34 Provinsi






Deretan Kritik BLT BBM: Tidak Merata hingga Seperti Obat Bius

11 hari lalu

Deretan Kritik BLT BBM: Tidak Merata hingga Seperti Obat Bius

Di samping manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak, ada pula banjir kritik yang diberikan oleh berbagai pengamat atau ekonom terhadap BLT BBM ini.


PKS Bandingkan Tingkat Kemiskinan Kota Depok dan Solo Setelah Disindir PDIP

12 hari lalu

PKS Bandingkan Tingkat Kemiskinan Kota Depok dan Solo Setelah Disindir PDIP

Juru Bicara PKS bandingkan tingkat kemiskinan Kota Depok dengan Kota Solo setelah disindir PDIP soal kritik kenaikan harga BBM.


Rembug Perempuan Bicara Jaring Aspirasi Warga untuk Kurangi Penduduk Miskin Jakarta

13 hari lalu

Rembug Perempuan Bicara Jaring Aspirasi Warga untuk Kurangi Penduduk Miskin Jakarta

SPRI berharap dana 2 persen dari DTU dapat digunakan untuk mengalirkan bansos kepada penduduk miskin Jakarta.


Harga Beras Naik, Airlangga Ungkit Pengaruhnya ke Tingkat Kemiskinan di Desa Hingga 23 Persen

16 hari lalu

Harga Beras Naik, Airlangga Ungkit Pengaruhnya ke Tingkat Kemiskinan di Desa Hingga 23 Persen

Airlangga Hartarto menilai kenaikan harga beras tak bisa dianggap enteng karena komoditas tersebut paling mempengaruhi garis kemiskinan.


Jakpro Sebut Jakarta Tetap Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

19 hari lalu

Jakpro Sebut Jakarta Tetap Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F Gontha menyebut Singapura siap mengambil alih perhelatan Formula E dari Jakarta


Ini Kriteria Orang Miskin Menurut BPS dan Bank Dunia

22 hari lalu

Ini Kriteria Orang Miskin Menurut BPS dan Bank Dunia

Dalam usaha mengukur tingkat kemiskinan, BPS mengaplikasikan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach).


DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

23 hari lalu

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

DPRD DKI menyetujui pertanggungjawaban APBD DKI 2021 menjadi perda. Pemprov diminta menindaklanjuti rekomendasi dan catatan yang diberikan.


Pemerintah Yakin Angka Kemiskinan Dapat Ditekan Lewat Bantuan Sosial

23 hari lalu

Pemerintah Yakin Angka Kemiskinan Dapat Ditekan Lewat Bantuan Sosial

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa pemerintah yakin dapat menekan angka kemiskinan, serta menjaga daya beli melalui tambahan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Hal tersebut disampaikan melalui zoom meeting yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat (FMB) 9 berjudul "Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin" pada Selasa, 6 September 2022.


Fraksi PKS Sampaikan Sikap Politik Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, PDIP Minta Disetop

24 hari lalu

Fraksi PKS Sampaikan Sikap Politik Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, PDIP Minta Disetop

Fraksi PKS memanfaatkan rapat paripurna pertanggungjawaban APBD DKI 2021 untuk menyatakan sikap politiknya atas kenaikan harga BBM bersubsidi.


Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

24 hari lalu

Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

Anda bisa mendaftarkan nama orang yang memenuhi kriteria untuk memperoleh BLT BBM tapi belum masuk daftar yang dimiliki pemerintah hanya via ponsel.