TEMPO.CO, Jakarta - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mendukung layanan prima, kualitas SDM dan alat kesehatan pada seluruh RSUD maupun Puskesmas di Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, pelayanan kesehatan yang prima harus diciptakan untuk masyarakat. Karena itu, pihaknya selalu mendukung upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia.
"Kami selalu mendukung kegiatan Dinas Kesehatan selama pelayanan di RSD dan Puskesmas dapat melayani masyarakat dengan baik dan tepat," katanya, Jumat, 16 September 2022 seperti dikutip dari jakarta.go.id.
Politikus Partai Gerindra ini mengimbau, agar semua pihak untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan, karena ini salah satu bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.
Legislator Komisi E lainnya, Oman Rohman Rakinda, menyampaikan apresiasi kepada RSD di Jakarta yang saat ini layanan kesehatannya semakin baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya program hospitality pada setiap RSD sehingga perawat maupun tenaga kerja non medik mempunyai pengalaman dalam melayani masyarakat dengan baik dan tepat.
"Jakarta melakukan penjenamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat. Semoga perubahan ini membuat semangat baru dalam pelayanan, terutama melayani masyarakat bawah. Serta, paradigma di lini kesehatan bukan hanya orang sakit namun bisa pencegahan untuk orang sehat.
"Apabila di setiap RSD sudah memiliki layanan unggulan, maka masyarakat tidak perlu mencari-cari rumah sakit yang jauh. Bagi kalangan bawah juga bisa ter-cover dengan anggaran APBD," tutur politikus Partai Amanat Nasional atau PAN ini.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengungkapkan saat ini RSD di Jakarta tidak hanya didorong dengan paradigma kuratif dan rehabilitatif, tetapi secara preventif dan promotif.
Karena itu, ucap Widyastuti, Rumah Sehat untuk Jakarta berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk seluruh masyarakat hingga setiap warga Jakarta dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pihaknya, juga melakukan penguatan pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi contohnya aplikasi JakSehat.
Guna pengembangan layanan promotif dan preventif di Rumah Sehat untuk Jakarta, lanjut Widyastuti, pihaknya mempunyai layanan diantaranya Medical Check Up (ECG Stroke Unit) di Tarakan, Terapi Gangguan Tumbuh Kembang di Koja, Layanan Funduskopi Poli Mata Budhi dan lainnya. Serta layanan unggulan seperti Pusat Pelayanan Tranplantasi Organ, Teknologi Reproduksi Berbantu dan lainnya.
"Diharapkan, Rumah Sehat untuk Jakarta dapat membawa layanan kesehatan kita lebih ramah, modern, inklusi, progresif dan profesional. Serta, anggota dewan dapat terus mendukung kami dalam meningkatkan layanan kesehatan di Jakarta," kata dia.
PDIP sebut rumah sehat akan tenggelem seiring lengsernya Anies Baswedan
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Johny Simanjuntak memperkirakan jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.
"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu, 14 September 2022.
Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan. "Saya pikir ini hanya perubahan 'artificial' (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," imbuhnya.
Ia menjelaskan pelayanan yang diharapkan masyarakat dari rumah sakit adalah pelayanan yang mudah diakses, terbuka, sederhana dan tidak berbelit.
Senada dengan Johny, Anggota DPRD DKI lainnya yakni Dian Pratama juga mengungkapkan hal yang sama yakni jenama rumah sehat diperkirakan tidak akan ada lagi setelah Gubernur Anies pensiun.
Salah satu indikatornya, kata dia, potensi tambahan biaya yang dialokasikan untuk membuat logo baru "rumah sehat" itu. "Setelah berganti gubernur belum tentu tetap ada. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengganti logo seperti ini," ucapnya.
DKI Jakarta sebut rumah sehat tetap eksis
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti ketika ditanya wartawan mengungkapkan anggaran untuk logo rumah sehat itu dialokasikan dari kas perawatan rutin gedung rumah sakit. "Itu bagian dari 'maintanance' dan kegiatan rutin yang ada di dinas," ucap Widyastuti.
Sementara itu, terkait potensi jenama tersebut tak bertahan lama, ia secara tidak langsung mengungkapkan rumah sehat tetap eksis.
Alasannya, karena bagian dari upaya memperluas pemahaman bahwa tidak hanya untuk orang sakit tapi juga orang sehat. "Kami perluas yang tadinya hanya untuk orang sakit, jadi luas," ucap Widyastuti.
Sebelumnya, Gubernur Anies mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI menjadi rumah sehat pada Rabu (3/8) yang diawali dari RSUD Cengkareng.
Kebijakan itu menuai kontroversi salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Rumah Sehat Bikinan Anies Baswedan, Bakal Tenggelam Seiring Dia Lengser dari Gubernur?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
