TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehamad berharap aspirasi warga Jakarta dalam Rembug Perempuan Bicara jadi masukan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
Kemarin, Serikat Perjuangan Rakyat (SPRI) dan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS) menyelenggarakan kegiatan Rembug Perempuan Bicara di Kebon Jeruk, Jakarta. Kegiatan itu menjadi sarana bagi warga Jakarta untuk meyuarakan aspirasinya secara langsung.
“Kegiatan ini merupakan praktik berdemokrasi yang baik. Penyampaian pendapat juga merupakan hak hukum warga negara yang dijamin oleh UUD 1945,” kata Dika Moehamad pada sambutannya di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
Menurut Dika, dengan kegiatan rembug ini, warga Jakarta dapat memberikan masukan dan peta jalan bagi pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kebijakan dan program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. “Juga bisa meningkatkan derajat kesejahteraan warga DKI Jakarta."
Dika menyinggung soal pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahwa pemerintah daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Untuk DKI Jakarta tahun ini kalau tidak salah sekitar Rp 13 triliun untuk satu tahun anggaran. Untuk 3 bulan terakhir, kurang lebih dana transfer umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang tersedia di DKI Jakarta sebesar Rp 3,4 triliun/bulan. Jika diambil 2 persennya untuk bansos, berarti kurang lebih Rp 68 miliar,” tutur Dika.
Dana 2 persen tersebut dapat digunakan untuk mengalirkan bansos kepada penduduk miskin Jakarta. “Khususnya warga rentan miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
ALIYYU MEDYATI
Baca juga: BPS: Penduduk Miskin Jakarta Bertambah 3.750 Orang
