Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansyah menyampaikan bahwa sidang perdana akan berlangsung pada pekan depan.

“Rabu tanggal 21 September 2022 jam 09.00 sidang pertama, ruang sidang 03,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 17 September 2022.

Beberapa hari lalu pihaknya menduga ACT masih menghimpun dana dari masyarakat. Informasi tersebut bersumber dari konfirmasinya ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Ade belum bisa menyampaikan bukti dugaan kegiatan pengumpulan uang dari ACT. “Nanti bisa ikut juga monitor di sidangnya itu. Mudah-mudahan materiil bisa komprehensif didapat di sana,” katanya.

Gugatan ini terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 760/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. Pemohonnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan termohon yaitu Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Dalam poin pertama petitumnya dicantumkan agar pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pemohon sebagai pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum. “Menetapkan pemblokiran rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan rekening badan hukum terkait,” tulis pada poin ketiga.

Keempat, menetapkan pelarangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Badan hukum terkait. Kelima, menetapkan pemblokiran aset atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap maupun atas nama badan hukum terkait yang memiliki hubungan kepentingan dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Keenam, memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Ketujuh, menetapkan BPKP berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap serta dapat meminta keterangan kepada pembina, pengurus, pengawas dan karyawan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Kedepalan, menetapkan BPKP wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara.

 

Bareskrim Pastikan ACT Tidak Lagi Memungut Dana

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sudah tidak melakukan pengumpulan dana atau kegiatan investasi lainnya setelah polisi mengusut kasus penyelewengan dana.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Komisaris Besar Andri Sudarmaji mengatakan ACT sudah tidak beroperasi setelah kepolisian memproses kasus penyelewengan dana. “Setahu kami sejak diproses waktu itu langsung gak ada kegiatan atau operasional,” katanya saat dihubungi, Rabu, 14 Agustus 2022.

Sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas empat tersangka pimpinan ACT kepada Bareskrim. Menurut Andri, berkas itu akan segera dikirimkan kembali pekan ini. “Iya dan minggu ini kita kirimkan kembali,” tuturnya.

Baca juga: ACT Kelola Rp 1,7 Triliun Dana Masyarakat, PPATK: Lebih dari 50 Persen Mengalir ke Yayasan Pribadi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

2 hari lalu

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

3 hari lalu

Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

Polda Metro Jaya mendalami laporan Persatuan Jaksa Republik Indonesia terhadap advokat Alvin Lim dengan tuduhan menyebarkan berita bohong.


Dugaan Korupsi Dana BUMDes di Karanganyar Seret Kepala Desa dan Mantan Direktur

4 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes di Karanganyar Seret Kepala Desa dan Mantan Direktur

Kejari Kabupaten Karanganyar mengusut kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo yang menyeret Kepala Desa dan mantan Direktur


Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim ke Polda Metro Karena Konten Kejaksaan Sarang Mafia

4 hari lalu

Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim ke Polda Metro Karena Konten Kejaksaan Sarang Mafia

Persatuan Jaksa melaporkan advokat Alvin Lim ke Polda Metro karena konten di Youtube yang menyebut kejaksaan sarang mafia.


Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

10 hari lalu

Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

Kejaksaan Tinggi DKI menyampaikan adanya dugaan bahwa ACT masih memungut dana dari masyarakat setelah kasus penyelewengan dana diusut polisi.


Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

16 hari lalu

Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

Modus korupsi dana BOS di SMK Generasi Mandiri, Kabupaten Bogor, yaitu pengadaan fiktif


Anies Tenang karena Kejaksaan Kawal Program Rumah DP Nol: Semua Bisa Tidur Enak

16 hari lalu

Anies Tenang karena Kejaksaan Kawal Program Rumah DP Nol: Semua Bisa Tidur Enak

"Jadi tidak perlu ada pemanggilan-pemanggilan di kemudian hari," kata Anies saat memberikan sambutan pada peresmian rumah DP nol rupiah


Penyidikan Perkara Pidana, Bagaimana Tahapannya?

22 hari lalu

Penyidikan Perkara Pidana, Bagaimana Tahapannya?

Penyidikan dalam perkara pidana ada tahapan untuk sistem peradilan


Apa Itu Berkas Perkara P18, P19, P21?

23 hari lalu

Apa Itu Berkas Perkara P18, P19, P21?

P18 kode untuk pengembalian berkas perkara yang telah diterima Kejaksaan


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

24 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.