Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melepas rombongan jalan santai di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Agustus 2022. PDI Perjuangan menggelar jalan santai dan jogging bersama awak media dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara PKS Muhammad Kholid meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk diam dan tidak membanding-bandingkan kepala daerah khususnya yang dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Baiknya, stop membanding-bandingkan kepala daerah,” kata Kholid melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Minggu 18 September 2022.

Kholid mengungkapkan, jika ingin terus membandingkan kepala daerah terutama yang dipimpin oleh PKS, maka dirinya meminta agar Hasto juga berkaca terhadap daerah yang dipimpin oleh PDI Perjuangan.

“Fakta bahwa kepala Daerah dari PDIP merupkan yang terbanyak terjerat kasus Korupsi? Apakah ini termasuk prestasi?,” kata Kholid.

Untuk itu Kholid meminta agar Hasto tutup mulut dan tidak terus memperolok daerah yang dipimpin oleh PKS. Jika pernyataan Hasto itu terakit dengan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM, Kholid mempertegas hal itu memiliki rasionalitas.

“Jadi PKS mengkritik dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM karena memang alasan dan rasionalitasnya, di tengah minyak dunia turun, di tengah ekonomi rakyat masih babak belur karena pandemi kok tega-teganya naikan harga BBM?,” kata Kholid.

PKS pernah tolak kenaikan harga BBM di era Presiden SBY

Kholid menambahkan, sikap PKS yang menolak kenaikan BBM bukan hanya terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saja. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat untuk periode kedua yakni pada 2009-2014, PKS juga menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM.

“PKS pernah dukung kenaikan BBM di periode pertama SBY. Tetapi PKS juga pernah menolak kenaikan harga BBM di periode kedua SBY, meskipun PKS di koalisi. Jadi PKS obyektif saja. Di luar atau di dalam pemerintahan PKS bisa menolak,” kata Kholid.

Kholid mengatakan, sikap PKS tidak terpengaruh atas dimana posisinya baik sebagai koalisi maupun oposisi. “PKS menolak bukan karena oposisi atau koalisi. PKS menolak karena suara hari rakyat dan nalar/rasionalitas publik, Lalu, bagaimana dengan PDIP?,” kata Kholid.

“Dulu nangis bombay saat BBM naik. Sekarang? Rayakan ulang tahun di DPR RI saat BBM naik? Mana tangisan kalian dulu itu?,” kata Kholid.

Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir ada partai politik yang menolak kenaikan harga BBM yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sindiran itu meminta agar parpol yang bersangkutan lebih baik fokus membenahi kota yang tengah dipimpinnya salah satunya Kota Depok.

Hasto pun menekankan kepada seluruh partai politik agar memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya itu. Dia juga menyampaikan bahwa banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.

“Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada tahun 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif,” kata Hasto Kristiyanto sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 September 2022. 

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Wali Kota Depok Mohammad Idris Minta Hasto Kristiyanto Jangan Asbun






Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

7 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

Peluang AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai menguat.


Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

7 jam lalu

Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

10 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.


SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

10 jam lalu

SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

Viral foto di media sosial dengan narasi belasan siswa Kristen SMAN 2 Depok sedang melakukan peribadatan di tangga dan selasar sekolah.


Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

11 jam lalu

Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

Partai Demokrat mempersilakan Anies Baswedan untuk bertemu dengan partai calon koalisi lainnya sebelum menggelar deklarasi.


Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

12 jam lalu

Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Depok dikabarkan melakukan tindakan diskriminatif terhadap ekstrakurikuler kerohanian Kristen atau rohkris.


Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim

1 hari lalu

Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.


Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

1 hari lalu

Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Raperda Kota Religius tidak mengurus ibadah personal. Ditolak Pemprov Jabar dan Kemendagri.


Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

1 hari lalu

Majelis Warga: PKS dan Partai Demokrat akan Segera Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres

Majelis Warga menyebut PKS dan Partai Demokrat sedang mencari waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Anies Baswedann sebagai calon presiden.


Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

1 hari lalu

Anies Baswedan Dapat Dukungan dari Sejumlah Partai di Yogyakarta untuk Maju pada Pilpres 2024

Sejumlah pengurus partai di wilayah DI Yogyakarta menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan agar maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.