Pemkot Bogor Siapkan Peraturan Wali Kota untuk Pengadaan Mobil Listrik

Reporter

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengisi daya mobil listrik didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo Johnny G Plate, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) The Apurva Kempinski Bali, Selasa, 30 Agustus 2022. Kunjungan itu dilakukan Wapres Ma'ruf Amin untuk memastikan kesiapan SPKLU PLN yang akan digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyiapkan peraturan wali kota (perwali) tentang pengadaan mobil listrik dinas sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik Menjadi Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Inpres ada beberapa yang harus disiapkan. Isi dari instruksi kan untuk berbagai kementerian, jadi yang satu untuk daerah harus menyiapkan peraturan wali kota, kita harus siapkan dulu," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sopiah  di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor seperti dikutip dari Antara, Jumat, 16 September 2022.

Syarifah menyampaikan Pemerintah Kota Bogor perlu menyiapkan regulasi mengenai standar harga dan teknis lain mengenai pengadaan atau konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik berbasis baterai.

Selain itu, kata dia, sesuai dengan instruksi presiden kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif harus menyiapkan stasiun-stasiun pengisian daya listrik, sehingga hal itu harus disiapkan terlebih dulu.

Dikatakannya, dalam Inpres Nomor 77 Tahun 2022, pembelian kendaraan dinas pemerintah menggunakan daya listrik ke depan. "Tapi, yang kita lakukan di standar harga harus ada, kalau ada rencana membeli mobil listrik jadi sudah dilindungi dengan regulasi," kata dia.

Anggaran mobil listrik masuk di APBD 2022

Pemerintah Kota Bogor mulai menyusun anggaran mobil listrik sebagai kendaraan dinas wali kota dan jajarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan masih melakukan kajian mendalam mengenai kemampuan APBD membiayai kendaraan listrik bagi jajaran pemerintahan di daerahnya.

Bima menuturkan pada prinsipnya Pemerintah Kota Bogor menyambut baik penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.

Instruksi penganggaran mobil listrik, sambung Bima, sudah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2021, sehingga pada perubahan APBD 2022, Pemerintah Kota Bogor mulai menganggarkan.

Operasional kendaraan listrik akan diawali oleh mobil listrik kepala daerah dan jajaran sebelum ke depan menjadi kendaraan yang massal digunakan masyarakat umum.

Baca juga: Jadi Kendaraan Dinas, Berikut 5 Keunggulan Mobil Listrik






5 Cara Merawat Kendaraan Mobil Listrik dengan Baik

16 jam lalu

5 Cara Merawat Kendaraan Mobil Listrik dengan Baik

Sama halnya dengan kendaraan konvensional, mobil listrik juga memerlukan perhatian khusus dan perawatan untuk menjaga performa kendaraan tersebut.


5 Hal yang Perlu Dipahami Sebelum Meminang Mobil Listrik

22 jam lalu

5 Hal yang Perlu Dipahami Sebelum Meminang Mobil Listrik

Mobil listrik identik canggih, futuristik dan fitur menakjubkan yang tak dimiliki oleh kendaraan konvensional hal ini akan membuat Anda kian kepincut.


SIM Motor Listrik Beda dengan Motor Biasa, SIM Mobil Listrik Gimana?

1 hari lalu

SIM Motor Listrik Beda dengan Motor Biasa, SIM Mobil Listrik Gimana?

Untuk pengendara sepeda motor listrik, minimal harus memiliki SIM CI untuk bisa mengendarai motor listrik di jalan.


Tesla Recall 1,1 Juta Unit Mobil AS karena Perangkat Lunak Power Window Bermasalah

1 hari lalu

Tesla Recall 1,1 Juta Unit Mobil AS karena Perangkat Lunak Power Window Bermasalah

Tesla akan melakukan perbaikan sistem perangkat lunak yang bermasalah secara over the air.


5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

1 hari lalu

5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Diperkirakan, kendaraan dinas seluruh pemerintahan, dari pusat hingga daerah, membutuhkan sekitar 132 ribu unit mobil listrik.


Ini Motor Listrik yang Bakal Digunakan Polisi Mengawal KTT G20 Bali

1 hari lalu

Ini Motor Listrik yang Bakal Digunakan Polisi Mengawal KTT G20 Bali

Sepeda motor listrik yang digunakan Polri di acara internasional KTT G20 ini adalah motor listrik buatan Amerika Serikat, Zero DSR.


Harga BBM Dirasa Mencekik, Motor Listrik Kian Dilirik: Ini 6 Produsen Motor Listrik

1 hari lalu

Harga BBM Dirasa Mencekik, Motor Listrik Kian Dilirik: Ini 6 Produsen Motor Listrik

Pasca kenaikan harga BBM lalu, masyarakat menimbang, bahkan beralih dari sepeda motor berbahan bakar fosil ke motor listrik yang kini minim perawatan.


Menteri ESDM Blak-blakan Soal Alasan Genjot Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Menteri ESDM Blak-blakan Soal Alasan Genjot Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik

Menteri Arifin Tasrif blak-blakan menjelaskan alasan pemerintah menggenjot penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik belakangan ini.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

2 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Perusahaan Induk DFSK Ganti Nama Jadi Seres Group, Ini Tujuannya

2 hari lalu

Perusahaan Induk DFSK Ganti Nama Jadi Seres Group, Ini Tujuannya

Perusahaan induk DFSK mengganti nama menjadi Seres Group ditujukan untuk memperkuat pengembangan kendaraan listrik pintar kelas atas.