Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

Sejumlah kendaraan melintasi kawasan jalan. Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Selasa, 23 Agustus 2022. Pengaturan jam kantor masuk kerja di DKI Jakarta sudah disepakati oleh pihak kementerian, pemerintah daerah dan pengusaha untuk mengurai kemacetan pada jam masuk dan pulang berkerja yang kini angka kemacetan mencapai 48 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan belum ada kesepakatan soal pengaturan jam kerja karyawan di ibu kota untuk mengurai kemacetan. Menurut dia, usulan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tersebut masih terus dibahas.

"Usulan Ditlantas itu sedang terus dibahas, sedang beberapa kali di rapat-rapat dengan asosiasi dengan para organisasi profesi juga sudah beberapa kali rapat belum diputuskan," kata Riza Patria saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Ahad, 25 September 2022.

Dia menuturkan keputusan yang dihasilkan nanti tidak bisa sepihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Ditlantas. Perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Riza mengatakan pihaknya juga terus bicara dengan berbagai pemangku kepentingan selain kepolisian. Walaupun hingga kini belum ada finalisasi dari pembicaraan rutin itu.

Selain itu, kata Riza, perkantoran yang banyak di Jakarta turut dipertimbangkan sebelum kebijakan dibuat. "Jadi dipertimbangkan, karena ini menyangkut perhubungan dan sebagainya, transportadi dan sebagainya, kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Tunggu ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ditlantas mengusulkan agar jam kerja di Jakarta diatur untuk urai kemacetan. Pasalnya keadaan tersebut selalu terjadi pada waktu berangkat di pagi hari dan waktu pulang kerja saat sore.

APINDO Desak Pemerintah Sediakan Angkutan Umum Berkualitas

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) keberatan dengan wacana pengaturan jam kerja di Jakarta. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J. Supit menyebut, pemerintah sebaiknya menyediakan transportasi umum lengkap dengan prasarana yang kuantitas serta kualitasnya baik.

"Sehingga masyarakat didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Menurut Anton, waktu kerja perusahaan swasta telah mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Regulasi tersebut hanya membatasi waktu kerja sehari atau sepekan. Jika melebihi ketentuan tersebut, maka perusahaan harus membayar uang lembur.

Selain itu, penetapan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-masing. Kemudian perusahaan menerbitkan Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Manajemen perusahaan dan serikat pekerja atau buruh harus mendiskusikan terlebih dulu dua instrumen internal perusahaan ini.

Anton menilai pengaturan jam kerja tak bisa diberlakukan di semua kantor swasta DKI Jakarta. Sebab, operasional beberapa sektor industri menyesuaikan dengan jam kerja di luar negeri, semisal bursa efek.

Contoh lain adalah perusahaan ekspor impor yang melibatkan pelbagai institusi, seperti perbankan dan bea cukai. "Penyeragaman jam masuk dan pulang kantor perlu dikaji lebih mendalam," ujar dia.

Anton mengutarakan model kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang digabungkan dengan work from office (WFO) bisa menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta. "Penerapan metode ini sudah membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas," ujar dia.

Baca juga: Usulan Pengaturan Jam Kerja di Jakarta, Pemprov DKI Bakal Gelar Uji Publik






Polantas Urusi Pohon Tumbang, Begini Pesannya

11 jam lalu

Polantas Urusi Pohon Tumbang, Begini Pesannya

Jika pohon tumbang tak segera diatasi, kemacetan arus lalu lintas akan mengular. Polantas Husnan Rangkuti menggerahkan warga.


Hotman Paris tidak Tahu Keberadaan 5 Kg Sabu di Kasus Teddy Minahasa

11 jam lalu

Hotman Paris tidak Tahu Keberadaan 5 Kg Sabu di Kasus Teddy Minahasa

Hotman Paris sempat mengatakan sabu 5 kg yang disebut ditukar tawas oleh Teddy Minahasa masih ada dan disimpan kejaksaan


Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

1 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

Polda Metro Jaya mengatakan pihak keluarga mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan menolak autopsi


Sambut HUT Polda Metro Jaya ke-73, Polisi Bagikan Sembako bagi Warga Kembangan

1 hari lalu

Sambut HUT Polda Metro Jaya ke-73, Polisi Bagikan Sembako bagi Warga Kembangan

Kegiatan amal ini akan terus berlangsung hingga puncak rangkaian peringatan 73 Tahun Bakti Polda Metro Jaya pada 6 Desember mendatang.


Berselang 10 Hari, Polisi Kembali Gerebek Kampung Bahari, Tangkap 6 Pengguna Narkoba

1 hari lalu

Berselang 10 Hari, Polisi Kembali Gerebek Kampung Bahari, Tangkap 6 Pengguna Narkoba

Polda Metro Jaya kembali menggerebek dan menyisir Kampung Bahari di Tanjung Priok. Tangkap enam pengguna narkoba. Mendapat perlawanan.


Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri

1 hari lalu

Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri

Peserta Munajat Akbar Reuni 212 mulai membubarkan diri. Rizieq Shihab dipaksa menghadiri acara tersebut.


Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas Dampak Reuni 212 di TMII Jumat Hari Ini

2 hari lalu

Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas Dampak Reuni 212 di TMII Jumat Hari Ini

Polda Metro siapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dampak Reuni 212, Jumat, 2 Desember 2022, hari ini.


Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

3 hari lalu

Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

Politikus PSI minta pembangunan jangan berhenti hanya pada pelebaran trotoar, karena justru akan membuat kemacetan bertambah parah.


Tilang Manual Tetap Berlaku, Sasar Pelanggaran Lalu Lintas Ini

3 hari lalu

Tilang Manual Tetap Berlaku, Sasar Pelanggaran Lalu Lintas Ini

Polda Metro Jaya dan Polda Riau menyiasati dengan memberlakukan tilang elektronik dan tilang manual untuk mengatasi berbagai pelanggaran.


DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

3 hari lalu

DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

APBD DKI 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi 41,27 persen APBD.