Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2022. TEMPO/Lani Diana
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI  Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV untuk mencegah tindak kriminalitas. Dukungan PSI ini disampaikan pada Senin, 26 September 2022. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan rencananya pada Sabtu, 24 Septrember 2022 untuk menambah titik CCTV dalam responnya terhadap beberapa tindak kekerasan seksual yang terjadi.

"Ini upaya yang baik untuk langkah preventif terhadap maraknya kekerasan seksual. Ruang publik harus jadi aman bagi semua warga Jakarta,” ucap Anggara.

Ia menyampaikan bahwa sebaiknya kamera CCTV dapat ditempatkan di daerah padat penduduk. “Selain di ruang publik, kamera CCTV juga perlu ditempatkan di kawasan padat penduduk. Tidak hanya mencegah tindak kekerasan seksual tapi juga banyak bentuk kriminalitas serta kerawanan sosial lainnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat seringkali mengusulkan pemasangan kamera CCTV namun terkendala teknis perencanaan anggaran. Kita sudah bisa memulai program jak wifi, seharusnya ini jadi langkah menambahkan sarana pengawasan seperti cctv, agar potensi kerawanan sosial bisa ditindaklanjuti.

Rencana menambah CCTV ini adalah tuntutan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hal tersebut diusulkan sebagai respon atas kasus pemerkosaan oleh empat anak terhadap anak perempuan lainnya yang berusia 14 tahun di Taman Hutan Kota, Jakarta Pusat.

Riza Patria akan tambah CCTV

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum. "Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, di mana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu, 24 September 2022.

Pihaknya akan mengerahkan petugas Satpol PP termasuk instansi terkait lainnya untuk segera menutup lokasi prostitusi.

Ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan adanya praktik prostitusi sehingga bisa segera ditindaklanjuti. "Silakan masyarakat, wartawan, media sampaikan kepada kami apabila mengetahui ada tempat prostitusi di Jakarta akan kami tutup semua, sampaikan saja, kami akan tutup semua," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pihaknya akan memperketat pengawasan. Salah satunya dengan berencana menambah kamera pengawas (CCTV).

"DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro, Kodam Jaya juga memasang ribuan CCTV di seluruh Jakarta. Ini juga satu upaya kami, ke depan tiap tahun akan kami tambah," kata Riza.

Mencuat setelah terjadi pemerkosaan terhadap remaja

Penegasan untuk menutup lokasi prostitusi di Jakarta mencuat setelah muncul kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 13 tahun di dekat Hutan Kota Rawa Malang di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, pada awak September 2022. Komplek prostitusi berada sekitar satu kilometer (km) dari kawasan hutan kota tersebut.

Ketua RW 010 Semper Timur, Ahmad Syarifudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menutup komplek prostitusi itu yang diduga memberi pengaruh terhadap kasus pemerkosaan itu.

"Maksud saya itu, seharusnya benar-benar ditutup. Tanpa ada kecuali, apalagi dalam keadaan seperti ini (ada anak yang mendapat kekerasan seksual di Hutan Kota Rawa Malang)," kata Syarifudin saat dihubungi wartawan, Kamis (22/9).

MUHSIN SABILILLAH

Baca juga: Riza Patria Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

17 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

22 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

2 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

2 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin melakukan aksi bakar ban saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Massa kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin dalam sengketa Pilpres 2024 dengan adil. TEMPO/Subekti.
Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

Massa pengunjuk rasa sengketa Pilpres 2024 di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha telah membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

2 hari lalu

Kuasa hukum seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis, 18 April 2024. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila. Tempo/Yohanes Maharso
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dilaporkan ke DKPP atas dugaan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN. Ini aturan pidana pelecehan seksual.


Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

4 hari lalu

Personel kepolisian terpaksa menurunkan penumpang travel gelap saat terjaring penyekatan pemudik di pintu keluar tol Pejagan-Pemalang, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 6 Mei 2021. Polres Tegal melakukan tes usap antigen dan menurunkan puluhan penumpang travel gelap akibat kendaraannya ditahan saat ingin mudik ke Pemalang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

Hindari risiko fatal dengan travel gelap. Ketahui dampak buruknya, termasuk kecelakaan, asuransi, dan tarif tak jelas.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

5 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.


Kiai Abal-Abal Pemerkosa Santri di Semarang Divonis 15 Tahun Bui, Mantan Jamaah Harap Laporan Penggelapan Uang Segera Diusut

6 hari lalu

Muh Anwar alias Bayu Aji Anwari. Facebook
Kiai Abal-Abal Pemerkosa Santri di Semarang Divonis 15 Tahun Bui, Mantan Jamaah Harap Laporan Penggelapan Uang Segera Diusut

Muh Anwar, kiai abal-abal Yayasan Islam Nuril Anwar serta Pesantren Hidayatul Hikmah Almurtadho divonis penjara 15 tahun kasus pemerkosaan santri.