Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Reporter

Serikat Petani Indonesia (SPI) saat menggelar demo di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Dalam aksinya massa buruh menolak benih GMO dan revisi Permentan No.67 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Petani. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Massa dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menggelar demonstrasi di gedung DPR pada hari ini Selasa 27 September 2022.

Massa KNPA yang terdiri dari buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin perkotaan menuntut Presiden untuk meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria agar sejalan UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001.

Sejumlah tuntutan mereka adalah merevisi Perpres Reforma Agraria sesuai tuntutan Gerakan Reforma Agraria; membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang langsung dipimpin Presiden dengan pelibatan organisasi rakyat yang kredibel dalam perjuangan reforma agraria.

Tiga pekerjaan utama badan adalah penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pengembangan ekonomi di lokasi pelaksanaan reforma agraria (land reform yang disempurnakan).

Mereka menyebut, bahwa Undang-undang Pokok Agraria lahir pada 1970  mengakhiri hukum agraria kolonial Agrarische Wet 1870. 

Dalam keterangan tertulisnya, KNPA menyebut bahwa sebagaimana dituangkan dalam UUPA, cita-cita kemerdekaan agraria tercermin pada prinsip: penghapusan klaim bahwa tanah rakyat dan masyarakat adat yang belum diakui sebagai tanah hak adalah milik negara (domein verklaring);

Kemudian prioritas tanah bagi petani, buruh tani dan penggarap (the tillers); larangan monopoli kepemilikan tanah oleh segelintir kelompok swasta; dan SSA dikelola dalam usaha bersama yang bersifat gotong-royong dalam wujud koperasi.

Namun, KNPA menyebut bahwa cita-cita UU PA telah digeser pada masa Orde Baru.

"Sayangnya kita mengetahui bahwa cita-cita konstitusionalisme agraria tersebut telah dikhianati ketika Orde Baru berkuasa. Ternyata, watak kolonialisme agraria justru dihidupkan kembali sejak Orde Baru hingga di Reformasi saat ini," sebutnya.

Saat demonstrasi mereka menyampaikan 7 tuntutan KNPA:

1. Mengembalikan konstitusionalisme agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merombak orientasi kebijakan agraria yang liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria kerakyatan sehingga keadilan dan kedaulatan Kembali berpusat pada rakyat;

2. MPR RI sesuai mandat TAP MPR IX/2001 sesegera mungkin membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria (DPRA) yang bertanggungjawab memastikan:
a) Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan Reforma Agraria termasuk penyelesaian konflik agraria, dan laporan pemerintah atas usaha-usaha merestrukturisasi ketimpangan penguasaan tanah yang memiskinkan rakyat, termasuk audit penerbitan konsesi dan ijin;
b) Lembaga Negara, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif mengkonsolidasikan pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan sistematis;
c) Mempersiapkan dan mendorong RUU Reforma Agraria yang sejalan dengan cita-cita kontitusionalisme agraria;

3. DPR dan Presiden RI mencabut UU Cipta Kerja yang liberal dan kapitalistik beserta produk-produk hukum turunannya sekaligus membatalkan Bank Tanah dan badan baru lainnya;

4. Presiden segera mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat untuk menuntaskan masalah agraria struktural eks HGU PTPN/swasta, HGU/HGB terlantar/bermasalah, Perhutani/Inhutani, HTI, desa transmigrasi dan PSN;

5. Menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang berjalan dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat, melakukan kejahatan lingkungan hidup, dan model pertanian pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama;

6. Memerintahkan Kapolri menghentikan penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap petani, masyarakat adat, buruh, nelayan dan aktivis yang membela hak atas tanah, sekaligus menghormati kebebasan petani untuk berserikat yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang;

7.  Presiden membatalkan pencabutan subsidi BBM bagi petani kecil, buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, mahasiswa, rakyat miskin dan seluruh komunitas rentan baik di desa dan kota;

8.  Menyerukan kepada organisasi rakyat dan seluruh elemen gerakan sosial untuk memperkuat dan memperluas praktek-praktek reforma agraria atas inisiatif rakyat sebagai benteng pertahanan dari ancaman perampasan tanah dan penggusuran rakyat.

KNPA mengatakan pengabaian terhadap Reforma Agraria telah membuat Indonesia gagal keluar dari krisis ekonomi, politik, pangan, air, lingkungan hidup dan konflik agraria.

"Seharusnya kehidupan manusia beserta bumi, tanah, air dan kekayaan alam lainnya berada dalam tatanan agraria yang adil dan beradab," tulis KNPA.

MUHSIN SABILILLAH

Baca juga: Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini






Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

8 jam lalu

Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

Inggris mengatakan Cina harus mau mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Warga Cina mencoba mengatakan mereka tidak senang dengan aturan Covid-19.


Polisi China Cari Demonstran yang Ikut Unjuk Rasa Pembatasan Covid

10 jam lalu

Polisi China Cari Demonstran yang Ikut Unjuk Rasa Pembatasan Covid

Demonstrasi di China yang mengecam pembatasan Covid mulai diselidiki pemerintah. Polisi memburu peserta unjuk rasa.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

10 jam lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

11 jam lalu

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

13 jam lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

14 jam lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

16 jam lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

17 jam lalu

Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

1 hari lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

1 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.