Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan Jakarta Street Experience (JSX) Board, di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta-pusat, Senin, 26 September 2022. Kehadiran JSX ini berupaya melengkapi fasilitas pariwisata urban di Jakarta, yang juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk mengeksplorasi kota dengan berjalan kaki. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, selain untuk transportasi, dibangunnya transportasi publik adalah sebagai alat untuk mempersatukan. Sebab, adanya kesetaraan.

“MRT, Transjakarta adalah alat untuk mempersatukan, karena adanya kesetaraan,” ucap Anies dalam dialog di Jakarta Inovation Days, Selasa, 27 September 2022.

Ia menyampaikan, transportasi umum bisa dinaiki siapa saja, semua kalangan setara berada di sana. “Mau presiden, mau menteri, mau wali kota mau siapa pun bangkunya sama, CEO dengan pengangguran kursinya sama, itu terjadi,” ucapnya. “Nah, ini tempat untuk mempersatukan.”

Anies mengatakan, jangan pandang transportasi umum sebagai alat pemindah badan saja. Sebab, transportasi umum sudah sepatutnya menjadi sarana mempersatukan setiap warga. 

Adanya kesetaraan tersebut membuat mereka bisa bertemu dengan orang berbagai kalangan di Jakarta. Oleh karena itu, telat adanya ruang ketiga untuk mempersatukan mereka.

“Pemerintah itu harus memikirkan bagaimana rakyat itu tersatukan, bagaimana adanya instrumen untuk mereka memiliki perasaan kebersamaan kesetaraan,” tuturnya.

PDIP ingatkan Anies Baswedan soal Firaun juga bisa

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta. Hal ini, terlihat dari kemacetan parah setelah Covid mereda dan Jakarta terpolusi sejagat.

“Narasi yang dibangun seakan transportasi berhasil dibenahi era lima tahun Anies sebagai Gubernur adalah tidak sesuai kenyataan,” kata Gilbert, Senin, 26 September 2022.

Menurut poltikus PDIP ini, ukuran yang digunakan mengarah ke pembangunan fisik seperti pengadaan alat transportasi, bukan pembangunan sistem yang berhasil dan paradigma di masyarakat.

“Mengutip kata-kata Gubernur Anies kalau sekedar membangun fisik Firaun juga bisa. Kenyataan yang ada, Jakarta tidak macet hanya di periode awal Gubernur Anies menjabat karena lajur Bus TransJakarta (TJ) sudah selesai dan karena Covid selama tiga tahun,” ujarnya.

Di era Gubernur sebelumnya, kata dia, terjadi kemacetan luar biasa, misalnya jalur Kuningan Rasuna Said ke Ragunan bisa 2-3 jam karena pembangunan lajur Bus TJ di semua lajur dan setelah selesai lalu diberi stempel seakan kerja Gubernur Anies.

“Ini penilaian tidak jujur. Penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif belum menunjukkan hasil berupa transportasi lancar, atau mengurangi kemacetan secara berarti (signifikan),” kata Gilbert.

Ukuran antara, bukan hasil akhir

Ukuran yang dipakai, ujar dia, lebih ke ukuran antara (proxy), bukan hasil akhir (end point) atau dampak (outcome) berupa transportasi lancar, kemacetan teratasi atau polusi berkurang.

Ukuran antara (proxy) yang digunakan seperti kenaikan jumlah penumpang setelah lajur Bus selesai dibangun, Jaklingko mobil kecil ke perumahan tapi suplai penumpang ke TJ tidak optimal, integrasi secara aplikasi yang masih uji coba dan ukuran lainnya.

“Saat ini di penghujung era jabatannya Anies setelah Covid mereda, Jakarta mengalami kemacetan parah. Semua tahu Jakarta malah mendapat predikat kota terpolusi di dunia. Polusi itu sumbangan terbesarnya dari transportasi atau mobil dan motor,” katanya.

Seharusnya, ucap Gilbert, Anies bicara jujur karena sewaktu puncak Covid, Anies pamer langit biru padahal karena masyarakat mobilitasnya jauh berkurang dampak pandemi, transportasi atau jumlah mobil dan motor menurun.

“Sekarang menuding polusi dari daerah lain dengan mengatakan polusi tidak ber-KTP. Padahal polusi itu diperparah karena kebijakan Anies yang ngawur berupa pelebaran trotoar dan jalur sepeda yang tidak berfungsi tetapi menelan biaya yang sangat besar dan juga menelan korban, ini hal sekunder dalam transportasi,” kata dia.

Kemacetan makin parah, seharusnya transportasi publik (primer) beres dulu, baru transportasi sekunder dibuat. Ini akan menjadi beban buat Pj Gubernur DKI nanti,” kata dia.

ALIYYU MEDYATI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

2 jam lalu

3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

Untuk pengendalian banjir, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur seperti waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pintu air.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

7 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

13 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

18 jam lalu

Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

Pangi mengatakan pemilih Anies Baswedan sebagai calon presiden memilih berdasarkan alasan rasional. Musababnya, pemilih Anies melihat kinerja


Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

19 jam lalu

Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

Pendamping Warga Kampung Susun Bayam dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad meminta Jakpro dan Pemprov DKI membahas soal tarif sewa dan pengelola setelah warga menempati kampung susun. Sebab, saat ini yang dibutuhkan warga adalah tempat tinggal.


Anwar Ibrahim Butuh Waktu Lebih Rampingkan Kabinet

1 hari lalu

Anwar Ibrahim Butuh Waktu Lebih Rampingkan Kabinet

PM Malaysia Anwar Ibrahim membutuhkan waktu lebih dalam pembentukan dewan menteri pemerintahannya.


Anwar Ibrahim Enggan Beri Kursi Kabinet sebagai Jatah Dukungan Politik

1 hari lalu

Anwar Ibrahim Enggan Beri Kursi Kabinet sebagai Jatah Dukungan Politik

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

2 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

2 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.