Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali usai menghadiri acara Dinas Lingkungan Hidup DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengomentari soal pencalonan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Komentar dia mengutip dari ayat Al-Quran surat Ali Imran 26.

"Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya," kata dia di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022.

Dari penelusuran Tempo, ayat tersebut memiliki makna berserah kepada Allah. Artinya adalah: wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki

Marullah tak mendetailkan maksud pernyataan itu. Menurut dia, komentarnya tak perlu diartikan. "Tidak usah diartikan, itu saja komentar saya," ujar mantan Wali Kota Jakarta Selatan. 

Sebelumnya, nama Marullah masuk dalam bursa Pj Gubernur Jakarta. DPRD DKI Jakarta mencalonkan dia sebagai pengganti Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dewan mengusulkan tiga nama, salah satunya Marullah. Dua lainnya adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. 

3 calon penjabat gubernur DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama Pj Gubernur yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu, 14 September 2022. Tiga nama tersebut, yaitu Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali.

Untuk mengenal sosok ketiga calon Pj Gubernur DKI, berikut profil singkat yang dirangkum Tempo dari berbagai sumber:

Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono dilantik menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pada Kamis, 20 Juli 2017, menggantikan Dharmansjah Djumala yang menjadi Duta Besar Indonesia di Wina, Austria.

Sebelum menjabat sebagai Kasetpres, Heru merupakan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 ini, menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI (BPKAD).

Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. ANTARA

Dia memiliki pengalaman di birokrasi selama 24 tahun dengan mengawali kariernya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dua tahun berikutnya, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.

Selanjutnya, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara pada 1999. Pada 2002, dia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Kariernya di Jakarta Utara berlanjut hingga 2008. Dalam periode tersebut, dia menjabat Kepala Bagian Umum sebelum menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan.

Pada 2013, Heru pindah ke Balai Kota. Dia ditunjuk menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Setahun berikutnya, alumnus Universitas Krisna Dwipayana itu dilantik Gubernur DKI Joko Widodo menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Heru bertugas selama setahun sebelum kembali ke Balai Kota sebagai Kepala BPKAD.

Berdasarkan data elhkpn.kpk.go.id dengan pelaporan LHKPN per 31 Desember 2021, total kekayaan Heru Rp 31.987.685.032. Ia memiliki hutang Rp 6.058.945.215.

Bahtiar

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada 1995.

Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2020. Sebelum masuk ke dalam bursa calon PJ Gubernur DKI Jakarta, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau pada 2020. Foto: Istimewa

Selain menjadi Pjs Gubernur Kepulauan Riau, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini pernah mengemban jabatan sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, serta Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data elhkpn.kpk.go.id dengan pelaporan LHKPN per 31 Desember 2021, Bahtiar Baharuddin memiliki total kekayaan Rp Rp 5.005.254.658 dengan utang Rp 2.007.162.000.

Marullah Matali

Marullah Matali merupakan putra Betawi asli yang telah berkarier di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1996.

Sebelum menjabat sebagai Sekda DKI, Marullah merupakan Wali Kota Jakarta Selatan periode 2018-2021. Selain itu, ia pernah mengemban tugas sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Marullah Matali menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Januari 2021. Ia diketahui sudah bekerja di Pemprov DKI Jakarta sejak 1996 dengan berbagai jabatan, salah satunya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan untuk periode 2018-2021. ANTARA

Tidak hanya itu, Marullah pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta.

Marullah merupakan lulusan University Basra, Arab Saudi dan Institut Agama Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahkan dia mendapat Penghargaan Masa Kerja 15 Tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 2011, serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kelas 1 dari Presiden RI pada 2012.

Berdasarkan data elhkpn.kpk.go.id dengan pelaporan LHKPN per 31 Desember 2021, Marullah Matali memiliki total kekayaan Rp 4.977.282.298 dengan utang senilai Rp 856.548.191.

Baca juga: Masa Jabatan Anies Habis, Ketua DPRD DKI: Hapus TGUPP karena Buat Kacau Pembangunan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

2 jam lalu

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan terus menjaga kemitraan dengan DPRD setelah APBD DKI sebesar Rp 83,78 disahkan menjadi perda.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

7 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

10 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

Dirut Jakpro Widi Amanasto dicopot dalam RUPS Sirkuler, dan digantikan oleh Iwan Takwin, yang sebelumnya Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.


Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

12 jam lalu

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

Haru Budi Hartono mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) masih dipegang Jakpro, termasuk mekanisme penetapan tarif sewa.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

13 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

13 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

15 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

18 jam lalu

Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

Pangi mengatakan pemilih Anies Baswedan sebagai calon presiden memilih berdasarkan alasan rasional. Musababnya, pemilih Anies melihat kinerja


Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

18 jam lalu

Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

Pendamping Warga Kampung Susun Bayam dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad meminta Jakpro dan Pemprov DKI membahas soal tarif sewa dan pengelola setelah warga menempati kampung susun. Sebab, saat ini yang dibutuhkan warga adalah tempat tinggal.