Anies Baswedan Turunkan Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah, Sekda DKI: Dirasionalisasi

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali usai menghadiri acara Dinas Lingkungan Hidup DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, Pemerintah DKI memutuskan untuk merasionalisasi target pembangunan rumah DP nol rupiah seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

Menurut dia, target pembangunan hunian tanpa uang muka itu bukan diturunkan, tapi berkelanjutan dengan jumlah yang dirasionalisasikan. 

"Pembangunan ini tetap berkelanjutan terus, karena kalau saya katakan itu bukan diturunkan, rasional itu," kata dia usai menghadiri acara Dinas Lingkungan Hidup DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022. 

Dalam dokumen RPD 2023-2026 disebutkan bahwa target pembangunan rumah DP nol rupiah sebanyak 9.081 unit. Pembangunan hunian tersebut melibatkan BUMD, BUMN, dan swasta. 

Jumlah tersebut lebih rendah dari target yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 sebanyak 232.214 unit.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengajukan draf perubahan RPJMD agar target rumah DP nol turun menjadi 10.460 unit. Namun, DPRD DKI memutuskan tidak membahas draf tersebut. 

Marullah mengutarakan rasionalisasi diperlukan lantaran target pembangunan lebih dari 200 ribu unit rumah DP nol rupiah tidak tercapai. Selama dua tahun pandemi Covid-19, dia menjelaskan, pemerintah DKI tak bisa membangun hunian DP nol rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali. Kami tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu, karena Covid-19," ucap Marullah yang masuk calon penjabat Gubernur DKI itu.

Anies Baswedan turunkan target pembangunan DP Nol Rupiah

Anies Baswedan mengurangi target pembangunan proyek rumah DP nol rupiah yang sebelumnya berjumlah 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Jumlah ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta/BUMN," bunyi isi RPD yang dikutip pada Ahad, 25 September 2022.

Di dalam RPD tersebut, dikatakan pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah melalui program rumah DP nol rupiah yang melibatkan perusahaan BUMD, swasta, hingga BUMN.

Menurut dokumen itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan mengikuti program rumah DP nol rupiah dapat melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka dengan tenor dan bunga kredit atau pembiayaan yang terjangkau.

Dalam RPD tersebut, disampaikan bahwa pada penyediaan rumah DP nol rupiah terdapat terkendala penyediaan lahan oleh pelaku pembangunan.

Akibatnya, tahapan pembangunan DP Nol Rupiah berpotensi mundur. "Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2 ribu unit," penjelasan dalam RPD 2022-2026.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema pengadaan lahan, di antaranya melalui kewajiban pihak ketiga, kerja sama business to business, BUMN, BUMD, dan swasta.

Baca juga: Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit






Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

2 jam lalu

Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

Alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies Baswedan justru dijegal atau mendapat penolakan di sejumlah daerah.


Gerebek Lumpur Anies Baswedan Digencarkan sejak Jakarta Kerap Banjir

6 jam lalu

Gerebek Lumpur Anies Baswedan Digencarkan sejak Jakarta Kerap Banjir

Gerebek lumpur mulai digencarkan di masa Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah daerah fokus mengeksekusi program itu sejak Jakarta sering banjir


Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

7 jam lalu

Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

Deputi Gubernur DKI bakal dipilih oleh Presiden Jokowi atas usulan dari Pemprov DKI


Gerebek Lumpur Anies Baswedan Berlanjut, Anak Buah Heru Budi: Fokus di Lokasi Langganan Banjir

9 jam lalu

Gerebek Lumpur Anies Baswedan Berlanjut, Anak Buah Heru Budi: Fokus di Lokasi Langganan Banjir

Program gerebek lumpur yang dimulai di era Anies Baswedan mampu mengurangi titik banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkannya.


Anak Buah Heru Budi Sebut Gerebek Lumpur Anies Baswedan Harus Dilakukan Terus-menerus

10 jam lalu

Anak Buah Heru Budi Sebut Gerebek Lumpur Anies Baswedan Harus Dilakukan Terus-menerus

Gerebek lumpur berfungsi untuk memelihara saluran air. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan program itu.


Kantor DPW NasDem Aceh Dilempari Telur Busuk dan Kaus Kaki, DPP: Nggak Perlu Ditanggapi

10 jam lalu

Kantor DPW NasDem Aceh Dilempari Telur Busuk dan Kaus Kaki, DPP: Nggak Perlu Ditanggapi

DPP NasDem membenarkan ada pelemparan telur busuk dan kaos kaki ke kantor DPW NasDem Aceh saat Anies Baswedan melakukan safari politik.


Anies Baswedan Besok Sambangi Pekanbaru, Kapolresta Kerahkan 1.140 Personel Gabungan

11 jam lalu

Anies Baswedan Besok Sambangi Pekanbaru, Kapolresta Kerahkan 1.140 Personel Gabungan

Anies Baswedan akan safari politik ke Pekanbaru Ahad, 4 Desember 2022. Untuk pengamanan, Kapolresta Pekanbaru kerahkan 1.140 personel gabungan.


Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

13 jam lalu

Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggeser Marullah Matali dari posisi Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur


RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

13 jam lalu

RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

DPRD DKI telah membentuk panitia khusus membahas status Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara


Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

13 jam lalu

Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat permohonan mutasi jabatan Marullah Matali. Surat dilayangkan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono