Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Suasana Pulau G di perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, yang proyeknya belum dibangun atau dikerjakan. Adapun empat pulau yang sudah dikerjakan, yaitu C, D, G, dan N, akan diatur dan digunakan untuk kepentingan publik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyatakan Pemerintah DKI tak bisa menetapkan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G, Jakarta Utara secara sepihak. Menurut dia, harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta yang membangun pulau tersebut alias pengembang.

"Kecuali kalau Pemprov mengerjakan sendiri, maka kami bisa langsung menetapkan. Ini yang sebenarnya menurut kami agak kesulitan, sehingga kami tidak akan bisa menetapkan zonanya secara detail pada saat ini belum muncul," jelas dia dalam rapat kerja dengan Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022. 

Sebelumnya, Pemerintah DKI menetapkan Pulau G sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 192 Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Selain Pulau G, titik lain yang ditetapkan sebagai zona ambang adalah kawasan reklamasi Pulau G, kawasan perluasan Ancol, kawasan Rorotan sebagai lahan cadangan, dan kawasan belakang tanggul pantai. 

Heru pernah menerangkan, kawasan zona ambang belum berwujud. Karena itulah, pemerintah DKI belum bisa memastikan peruntukannya.

Menurut dia, peruntukkan detail Pulau G bakal dituangkan dalam PKS atau Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Heru melanjutkan, arah pembangunan pulau palsu ini seharusnya sudah muncul saat pertama kali ditetapkan perjanjian antara pemerintah DKI dengan pengembang.

"Ini yang mungkin saya setuju seharusnya dicermati kerja samanya. Kalau bisa jangan sampai merugikan," ucap dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau di pesisir Jakarta pada September 2018. Namun, tersisa empat pulau yang izinnya tidak ditarik, yakni C, D, G, dan N. Anies tak bisa membatalkan izin empat pulau tersebut lantaran sudah terbentuk daratan.  

Pengembang Pulau G adalah PT. Muara Wisesa Samudra. Perusahaan ini pernah menggugat pemerintah DKI soal perpanjangan izin reklamasi. Mahkamah Agung lantas mengabulkan gugatan tersebut pada 16 Maret 2020. 

Pemerintah DKI kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 15 Oktober 2020. Pada 26 November 2020, MA menolak PK dan mewajibkan pemerintah DKI menerbitkan izin reklamasi Pulau G. 

Baca juga: Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman






3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

1 jam lalu

3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

Untuk pengendalian banjir, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur seperti waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pintu air.


Dishub DKI Akhirnya Tarik 218 Sepeda Sewa, Modal Cekak Operator Bikin Sepeda Tak Terawat

2 jam lalu

Dishub DKI Akhirnya Tarik 218 Sepeda Sewa, Modal Cekak Operator Bikin Sepeda Tak Terawat

Ratusan sepeda sewa ditarik Dihub DKI. Kondisi sepeda kurang terawat, sepi peminat dan modal cekak operator.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

6 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

7 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

10 jam lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

10 jam lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

11 jam lalu

Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

PSI DPRD DKI Jakarta menyetujui peningkatan dana operasional tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

12 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

14 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

14 jam lalu

Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

Sarjoko menyatakan belum mendapat informasi terbaru soal pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta.