TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan bahwa Jakarta memiliki target menjadi kota berketahanan iklim pada 2030. Sebab, sembilan dari 10 negara anggota ASEAN telah meratifikasi Paris Aggreement dan akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat. Tujuannya, mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030.
“Jakarta memiliki target menjadi kota berketahanan iklim pada 2030. Artinya, Jakarta tidak hanya komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen dan secara ambisius boleh menjadi 50 persen, tetapi juga mencapai net zero pada 2050,” kata Marullah di Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022.
Kota Jakarta, kata Marullah, bercita-cita memiliki sistem perkotaan yang tahan guncangan dan tekanan akibat perubahan iklim. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen kuat terlihat dalam mengatasi perubahan iklim global.
“Kami pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan krisis iklim sebagai ancaman nyata dengan melaksanakan pembangunan yang berketahanan iklim sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024,” ujarya.
Menurut Marullah Matali, sejumlah kebijakan di DKI Jakarta telah diterbitkan dalam penanganan perubahan iklim dengan melibatkan lintas sektoral.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kolaborasi antar negara ASEAN menjadi penting untuk mencapai target NDC 2030 dan mengatasi tantangan perubahan iklim global dari kawasan Asia Tenggara.
Sebab, kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim di dunia.
Oleh karena itu, kata dia, komitmen terhadap NDC 2030 harus dicapai hingga level pemerintahan paling bawah, yaitu kota, sehingga dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah kota untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar workshop capacity building dalam rangka implementasi pengendalian dampak bencana iklim di Asia Tenggara.
Kegiatan ini digelar berkolaborasi dengan United Cities and Local Govemments Asia Pasific (UCLG Aspac) dan dibuka oleh Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali. Workshop dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara Asia Tenggara secara daring dan akan digelar selama dua hari, yaitu pada 28 dan 29 September 2022.
MUTIA YUANTISYA
Baca juga: Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023
