Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Seorang nelayan mengamati proyek reklamasi di kawasan Industri Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu, 15 September 2021. Pemerintah setempat menghentikan sementara proyek reklamasi tersebut serta mengimbau pengembang untuk menyelesaikan masalah izin terkait lingkungan dan dampak sosial. ANTARA/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Semula Pulau Reklamasi dibangun sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan Jakarta untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Namun, seiring berjalannya proyek, tujuan reklamasi bergeser menjadi upaya untuk mengantisipasi banjir Jakarta.

Pergeseran tujuan terjadi seiring dengan pertentangan yang muncul dalam pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Berikut sejara Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta:

  • Diawali Soeharto

Pada 1995, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini bertujuan memperluas daratan Jakarta dengan cara menguruk laut, mulai dari bibir pantai hingga kedalaman air delapan meter. Tanggung jawab pengerjaan proyek ini diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Keppres ini diperkuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 dengan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Gubernur DKI Fauzi Bowo juga menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam peraturan itu, desain reklamasi berubah menjadi pembentukan 17 pulau baru yang diberi nama dari pulau A hingga Q.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

  • Dilanjutkan Gubernur Joko Widodo

Pada 2014, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 2238 Tahun 2014 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Selanjutnya, beruturut-turut pengembang 14 pulau lainnya mulai mendapatkan izin pembangunan. Tertuang pula di dalam peraturan ini para pengembang diharapkan agar berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

  • Dihentikan Anies Baswedan

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2018 yang menegaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola tiga dari empat pulau reklamasi yang terlanjur terbangun, yakni Pulau C, D, dan G. Sejumlah pengembang dari pulau reklamasi ini pun berbondong-bondong melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PT Agung Dinamika Perkasa memenangi gugatan terhadap pencabutan izin reklamasi Pualu reklamasi F. Tak hanya PT Agung Dinamika Perkasa, PT Taman Harapan Indah pun memenangi gugatan terhadap Pulau H.

MUHAMMAD SYAIFULLOH 

Baca juga: 5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan






Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

8 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

14 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

19 jam lalu

Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

Pangi mengatakan pemilih Anies Baswedan sebagai calon presiden memilih berdasarkan alasan rasional. Musababnya, pemilih Anies melihat kinerja


Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

19 jam lalu

Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

Pendamping Warga Kampung Susun Bayam dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad meminta Jakpro dan Pemprov DKI membahas soal tarif sewa dan pengelola setelah warga menempati kampung susun. Sebab, saat ini yang dibutuhkan warga adalah tempat tinggal.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

2 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

2 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

3 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

5 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.