"

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Seorang nelayan mengamati proyek reklamasi di kawasan Industri Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu, 15 September 2021. Pemerintah setempat menghentikan sementara proyek reklamasi tersebut serta mengimbau pengembang untuk menyelesaikan masalah izin terkait lingkungan dan dampak sosial. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Seorang nelayan mengamati proyek reklamasi di kawasan Industri Marunda Center, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu, 15 September 2021. Pemerintah setempat menghentikan sementara proyek reklamasi tersebut serta mengimbau pengembang untuk menyelesaikan masalah izin terkait lingkungan dan dampak sosial. ANTARA/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Semula Pulau Reklamasi dibangun sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan Jakarta untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Namun, seiring berjalannya proyek, tujuan reklamasi bergeser menjadi upaya untuk mengantisipasi banjir Jakarta.

Pergeseran tujuan terjadi seiring dengan pertentangan yang muncul dalam pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Berikut sejara Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta:

  • Diawali Soeharto

Pada 1995, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini bertujuan memperluas daratan Jakarta dengan cara menguruk laut, mulai dari bibir pantai hingga kedalaman air delapan meter. Tanggung jawab pengerjaan proyek ini diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Keppres ini diperkuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 dengan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Gubernur DKI Fauzi Bowo juga menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam peraturan itu, desain reklamasi berubah menjadi pembentukan 17 pulau baru yang diberi nama dari pulau A hingga Q.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

  • Dilanjutkan Gubernur Joko Widodo

Pada 2014, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 2238 Tahun 2014 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Selanjutnya, beruturut-turut pengembang 14 pulau lainnya mulai mendapatkan izin pembangunan. Tertuang pula di dalam peraturan ini para pengembang diharapkan agar berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

  • Dihentikan Anies Baswedan

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2018 yang menegaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola tiga dari empat pulau reklamasi yang terlanjur terbangun, yakni Pulau C, D, dan G. Sejumlah pengembang dari pulau reklamasi ini pun berbondong-bondong melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PT Agung Dinamika Perkasa memenangi gugatan terhadap pencabutan izin reklamasi Pualu reklamasi F. Tak hanya PT Agung Dinamika Perkasa, PT Taman Harapan Indah pun memenangi gugatan terhadap Pulau H.

MUHAMMAD SYAIFULLOH 

Baca juga: 5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan








Koalisi Perubahan Cari Cawapres Anies, Nama Andika hingga Yenny Wahid Muncul

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan memberikan sambutan di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Ketiga partai yang telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres disebut akan segera mengukuhkan pembentukan Koalisi Perubahan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Koalisi Perubahan Cari Cawapres Anies, Nama Andika hingga Yenny Wahid Muncul

Koalisi Perubahan menandatangani piagam koalisi sekaligus membentuk Sekretariat Perubahan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret 2023.


Koalisi Perubahan Buka Komunikasi dengan Khofifah untuk Jadi Cawapres Anies

5 jam lalu

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
Koalisi Perubahan Buka Komunikasi dengan Khofifah untuk Jadi Cawapres Anies

Kata Sugeng, Koalisi Perubahan merupakan kelompok yang inklusif. Sehingga, komunikasi dilakukan dengan semua pihak.


Ini Alasan Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Belum Lakukan Deklarasi Besar

5 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Ini Alasan Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Belum Lakukan Deklarasi Besar

Willy menyebut Koalisi Perubahan juga menunggu tambahan personel baru sebelum deklarasi.


KPK Periksa Eks Kepala BPKD DKI Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gali Seputar Penganggaran

13 jam lalu

Edi Sumantri: Dasarnya Apa kalau Dipatok Gede?
KPK Periksa Eks Kepala BPKD DKI Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gali Seputar Penganggaran

Mantan Kepala BPKD DKI Edi Sumantri menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Dia dimintai keterangan soal penganggaran balap Formula E Jakarta.


Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Opsi Cawapres Anies Baswedan

13 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Opsi Cawapres Anies Baswedan

Sudirman Said mengatakan kader dari Nahdlatul Ulama (NU) sangat layak dipertimbangkan jadi calon wakil presiden bagi Anies.


PKS Ungkap Ada Parpol Mau Gabung Koalisi Perubahan: Syaratnya Jadi Cawapres Anies

16 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
PKS Ungkap Ada Parpol Mau Gabung Koalisi Perubahan: Syaratnya Jadi Cawapres Anies

Sohibul Iman mengungkap ada pimpinan partai yang hendak merapat ke koalisi. Namun, syaratnya Ketua Umumnya harus jadi cawapres Anies


Pencarian Cawapres Anies Baswedan Dimulai, Ini Nama yang Mencuat

17 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Pencarian Cawapres Anies Baswedan Dimulai, Ini Nama yang Mencuat

Koordinator dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan sudah ada sejumlah nama cawapres yang mencuat di meja perundingan.


Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

18 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

Koalisi Perubahan yang terdiri tiga partai telah menandatangani piagam koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.


Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024

18 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024

Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi dibentuk sepakat usung Anies Baswedan capres


Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

22 jam lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo turut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan Grid Walk dan membuka Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

Mantu Presiden Jokowi dan Ketua DPRD DKI memutuskan mundur dari kepanitiaan Formula E 2023. Begini ceritanya hingga mereka memutuskan mundur.