TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam. Menurutnya, proses demokrasi tidak saja melihat aspek dari dalam atau input, tetapi aspek dari luar atau output juga harus menjadi perhatian.
"Saya ingin agar proses demokrasi di Indonesia bukan hanya diperhatikan aspek input-nya. Input-nya itu adalah proses pencalonan, proses pemenangan, proses pertandingan, itu proses input," kata Anies di Indonesia Millennial and Gen-Z Summit di The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya proses demokrasi yang melihat dari sisi output. "Bagaimana kita memilih orang, bagaimana kita memilih partai, bagaimana proses pemilu, bagaimana proses kampanye, itu input. Namun, yang tidak boleh dilupakan demokrasi itu juga ada output," ujarnya.
Output-nya, kata Anies, adalah kepastian hukum, adanya kemajuan ekonomi, keadilan, ruang kebebasan, dan perasaan kebersamaan.
Menteri Pendidikan di era Jokowi itu melihat masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh dua hal tersebut. "Bukan saja oleh aspek proses penentuan siapa di dalam, bagaimana rule-nya dijaga, tetapi juga bagaimana demokrasi itu memberikan produk sesuai harapan publik," ujar dia.
Ketika demokrasi itu disampaikan, ujar Anies, maka orang akan semakin mempercayai proses demokrasi. "Tapi kalau tidak deliver, maka akan mempertanyakan proses demokrasi," katanya.
"Jadi memastikan bahwa demokrasi itu konsolidasi, masa depan demokrasi itu terjaga, bukan hanya pada aspek input tapi juga dengan aspek output nya apalagi outcome-nya," sambungnya.
Rakyat Indonesia ingin demokrasi berjalan solid
Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia menginginkan demokrasi di Tanah Air berjalan solid untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. "Saya melihat semua kita punya bekal itu tapi ada tantangannya. Tantangannya begini, demokrasi ini akan bisa terus terkonsolidasi bila tidak ada ancaman. "Jadi ancaman ini harus dieliminasi," katanya.
Tantangan yang dimaksud Anies, yaitu pada pengawasan proses demokrasi dalam Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada dan Pileg. "Kalau ancaman itu kita lihat, pertama rule of the game-nya itu harus dijaga. KPU punya tanggung jawa untuk menjaga rule of the game. Bagaimana rule of the game ini tidak diubah-ubah, bagaimana semua orang mentaati," ujar dia.
Tantangan kedua, kata Anies, sikap netral. "Semua pihak yang diharuskan netral di dalam proses pertandingan, seperti olahraga, ada wasitnya, ada yang menyiapkan garisnya, menyiapkan lapangannya. Itu semua harus adil," kata dia.
Berikutnya, tantangan yang dihadapi adalah ancaman dan intimidasi. Dalam hal ini, Anies turut menyinggung media yang mengalami ancaman dan intimidasi. "Dan yang ketiga, tidak boleh ada ancaman itu mengancam demokrasi, yang dialami oleh Narasi kemarin itu adalah sebenarnya wujud dari salah satu ancaman," ujar dia.
Dia menilai jika hal tersebut dibiarkan secara terus menerus, maka akan menjadi problem di kemudian hari. Selain itu, dia mengatakan kepada pihak yang kalah harus bisa menerima dengan lapang dada hasil dari proses demokrasi ini.
"Bagaimana seluruh hasil apapun itu diterima dengan legowo, dengan keterbukaan. Sportmanship itu ada dan syarat demokrasi terkonsolidasi salah satunya adalah pihak yang tidak menang itu mau menerima dan mau menjalankan," ujarnya.
Baca juga: JJ Rizal Minta Anies Baswedan Setop Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI
