Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO/Instagram/imambhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mengabulkan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Depok tentang Kota Religius disahkan menjadi sebuah regulasi. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

“Iya betul (ditolak) Reperda Kota Religius,” kata Imam ditemui di sela kegiatannya, Minggu 2 Oktober 2022.

Imam mengaku, belum tahu mendetail soal alasan Kemendagri menolak Raperda itu menjadi Perda. “Saya belum tahu persis ya, belum ketemu dengan mereka,” kata Imam.

Namun begitu, lanjut Imam, pihaknya akan tetap mengusahakan agar Raperda Kota Religius dapat diterima dan segera diundangkan menjadi sebuah peraturan daerah Kota Depok.

“Kami akan konsultasi lagi ke kemendagri kita ingin menanyakan alasan penolakannya,” kata Imam.

Sebab, kata Imam, Perda Kota Religius sangat diperlukan oleh Kota Depok guna mensupport kegiatan keagamaan.

“Keuntungan (Perda Kota Religius) kita bisa membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, supaya banyak bantuan ke rumah ibadah, ke para pembimbing rohani, arahnya ke sana,” kata Imam.

Perda kota religius kontroversial

Perda Kota Religius ini memang kontroversial sejak awal pengajuannya. Dimulai pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Depok yang mengusulkan Raperda tersebut.

Tapi, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 di DPRD Kota Depok, Raperda tersebut tidak dimasukkan dalam agenda alias ditolak. Alasannya karena isi dari Raperda tersebut terlalu mengatur masyarakat ke arah privat, yakni mengatur cara berpakaian dan sebagainya.

Tidak berhenti disitu, bulan November 2021 lalu, Pemerintah Kota Depok kembali memasukkan Raperda tersebut dan kali ini berhasil dimasukkan ke dalam agenda Propemperda tahun 2021.

Sejak bulan Januari 2022 lalu, Raperda itu sudah masuk tahap sinkronisasi di Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan di atasnya sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan daerah. Rupanya Raperda itu mandek di Kemendagri hingga saat ini.

Baca juga: Tinggal Sinkronisasi, Perda Kota Religius di Depok Segera Diberlakukan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

1 jam lalu

Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto melempar bola panas kisruh SDN Pondokcina 1 kepada orang tua.


Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

1 hari lalu

Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

Orang tua siswa SDN Pondokcina 1 Depok setuju direlokasi asal tidak dipisah di dua sekolah yang berbeda. Tenggat pengosongan 9 Desember 2022.


Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

2 hari lalu

Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

Revitalisasi trotoar di Jalan Margonda, Depok, merupakan penataan lanjutan segmen I dan penataan segmen III


Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

2 hari lalu

Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat permohonan mutasi jabatan Marullah Matali. Surat dilayangkan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono


Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

2 hari lalu

Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

Pemerintah Kota Depok menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2.211 unit pada tahun 2023 mendatang atau senilai kurang lebih Rp 50,8 miliar.


Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

2 hari lalu

Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

Penyandang disabilitas maupun ormas yang menaunginya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan


Tri Tito Karnavian Harapkan Pemda Support Kegiatan PERWOSI di Daerah

3 hari lalu

Tri Tito Karnavian Harapkan Pemda Support Kegiatan PERWOSI di Daerah

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PP PERWOSI) Tri Tito Karnavian mengharapkan kegiatan Perwosi agar di support dan diutamakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi.


Calon Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Depok Marah karena Kalah, Ini Pengakuannya

4 hari lalu

Calon Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Depok Marah karena Kalah, Ini Pengakuannya

Calon gagal pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bedahan, Kota Depok, akui sebar uang tunai Rp 22 juta


Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

4 hari lalu

Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

Pemerintah Kota Depok akan melakukan upaya paksa pemindahan SDN Pondokcina 1 pada tanggal 12 Desember 2022.


Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

5 hari lalu

Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

Lomba ini memperebutkan Piala Ibu Negara. Peserta datang dari 30 provinsi.