Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat bertemu perwakilan lembaga Namaa Charity dari Kuwait meninjau lokasi calon Masjid dan Islamic Center di dekat Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis 28 Juli 2022. Dok. Diskominfo Depok

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) atau Perda Kota Religius yang infonya mandek di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebelum saya turun (habis jabatan Wali Kota Depok), saya akan minta ke sana (Kemendagri), termasuk dengan menteri agama saya minta rekomendasi untuk tolong dibantu,” kata Idris dikutip dari situs pribadinya, Senin 3 Oktober 2022.

Idris mengatakan, Perda PKR yang diusung Pemerintah Kota Depok dinilai tepat untuk mengakomodir sejumlah kebutuhan di masyarakat perihal keagamaan, salah satunya untuk penganggaran para pembimbing rohani.

“Jika ada perda itu, Pemkot Depok bisa mengatur belanja langsung di Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) untuk survei,” kata Idris.

DPRD Kota Depok telah mengesahkan

Idris pun menyayangkan terhentinya Raperda tersebut di Kemendagri, padahal DPRD Kota Depok telah mengesahkan Raperda itu menjadi Perda di Kota Depok.

“Sudah disahkan dewan, tetapi tidak disahkan oleh Kemendagri, Gubernur juga tidak mendukung, sehingga mandek di kementerian. Padahal ranahnya kami tidak mengatur orang pakai jilbab atau mengatur salat itu tidak, tetapi masalah kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi,” jelas Idris.

Dengan tidak adanya Perda PKR, kata Idris, untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pemkot Depok yang mengusung tagline religius menjadi terhambat.

“Kalau sekarang kami ingin melakukan survei dan menunjuk pelaksananya tidak bisa karena tak punya perda. Nanti akhirnya hibah, dan hibah ini sekarang ketat, syarat-syaratnya dan laporannya itu tidak main-main, harus hati-hati, bisa kejebak kita dengan permainan-permainan hibah, itu maksud dari perda ini,” kata Idris.

Baca juga: Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Protes Perempuan Wajib Pakai Jilbab di Iran Dimulai Sejak Revolusi 1979

1 jam lalu

Protes Perempuan Wajib Pakai Jilbab di Iran Dimulai Sejak Revolusi 1979

Semangat progresif untuk kebebasan dengan menentang kewajiban berjilbab di Iran, secara historis dianggap sudah dimulai pada 1979, masa awal revolusi yang membawa Iran menjadi Republik Islam.


Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

1 jam lalu

Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto melempar bola panas kisruh SDN Pondokcina 1 kepada orang tua.


Depok Kaji Subsidi APBD untuk Bayar Bunga Bank Pinjaman UMKM

4 jam lalu

Depok Kaji Subsidi APBD untuk Bayar Bunga Bank Pinjaman UMKM

Pemkot Depok telah menginstruksikan BAZNAS Kota Depok untuk memberikan bantuan permodalan kepada sektor UMKM.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

5 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Iran Kaji Ulang Aturan Wajib Jibab Setelah Dirundung Demo Berdarah

8 jam lalu

Iran Kaji Ulang Aturan Wajib Jibab Setelah Dirundung Demo Berdarah

Iran akan mengkaji ulang aturan wajib jilbab untuk wanita setelah demo yang tak kunjung selesai dalam dua bulan terakhir.


Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

1 hari lalu

Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

Orang tua siswa SDN Pondokcina 1 Depok setuju direlokasi asal tidak dipisah di dua sekolah yang berbeda. Tenggat pengosongan 9 Desember 2022.


Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

2 hari lalu

Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

Revitalisasi trotoar di Jalan Margonda, Depok, merupakan penataan lanjutan segmen I dan penataan segmen III


Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

2 hari lalu

Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat permohonan mutasi jabatan Marullah Matali. Surat dilayangkan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono


Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

2 hari lalu

Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

Pemerintah Kota Depok menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2.211 unit pada tahun 2023 mendatang atau senilai kurang lebih Rp 50,8 miliar.


Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

2 hari lalu

Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

Penyandang disabilitas maupun ormas yang menaunginya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan