Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat bertemu perwakilan lembaga Namaa Charity dari Kuwait meninjau lokasi calon Masjid dan Islamic Center di dekat Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis 28 Juli 2022. Dok. Diskominfo Depok

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri angkat suara soal beredarnya informasi bahwa kementerian menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) Kota Depok atau Perda Kota Religius.

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun mengataka penolakan Raperda Kota Religius bukan dilakukan oleh Kemendagri melainkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kenapa Kemendagri dibawa-bawa, Kemendagri itu kan tidak tugasnya memfasilitasi perda kabupaten kota,” kata Makmur saat dikonfirmasi Tempo, Senin 3 Oktober 2022.

Makmur mengatakan, memang saat terjadi penolakan Raperda Kota Religius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok sempat berkonsultasi dengan Kemendagri untuk menanyakan kebenaran alasan penolakan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Jadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, ada substansi dalam Raperda itu menyentuh kewenangan absolut pemerintah pusat, nah itu (Pemkot Depok) datang ke kita konsultasi informal dan disampaikan staf saya memang benar yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat,” kata Makmur.

“Ternyata Wali Kota nya mendapat informasi yang berbeda,” tambahnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut Raperda PKR atau Raperda Kota Religius tidak disetujui dan mandek di Kemendagri saat dilakukan sinkronisasi peraturan perundangan diatasnya.

“Sudah disahkan dewan, tetapi tidak disahkan oleh Kemendagri, Gubernur juga tidak mendukung, sehingga mandek di kementerian, padahal ranahnya kita tidak mengatur orang pakai jilbab atau mengatur salat itu tidak, tetapi masalah kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi,” kata Idris dikutip dari situs pribadinya.

Idris mengatakan Perda Kota Religius bertujuna  untuk mengakomodir sejumlah kebutuhan di masyarakat perihal keagamaan, salah satunya untuk penganggaran para pembimbing rohani.

“Jika ada perda itu, Pemkot Depok bisa mengatur belanja langsung di Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) untuk survei,” kata Idris.

Namun dengan ditolaknya Perda Kota Religius tersebut, untuk mewujudkan visi misi Pemkot Depok yang mengusung tagline religius menjadi terhambat.

“Kalau sekarang kami ingin melakukan survei dan menunjuk pelaksananya tidak bisa karena tak punya perda. Nanti akhirnya hibah, dan hibah ini sekarang ketat, syarat-syaratnya dan laporannya itu tidak main-main, harus hati-hati, bisa kejebak kita dengan permainan-permainan hibah, itu maksud dari perda ini,” kata Idris.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Raperda Kota Religius, Wali Kota Depok: Dapat Menjawab Permasalahan Sosial






Depok Kaji Subsidi APBD untuk Bayar Bunga Bank Pinjaman UMKM

2 jam lalu

Depok Kaji Subsidi APBD untuk Bayar Bunga Bank Pinjaman UMKM

Pemkot Depok telah menginstruksikan BAZNAS Kota Depok untuk memberikan bantuan permodalan kepada sektor UMKM.


Cerita Paman Korban Balita Tewas Dianiaya Pacar Ibunya di Apartemen Kalibata

3 jam lalu

Cerita Paman Korban Balita Tewas Dianiaya Pacar Ibunya di Apartemen Kalibata

Pada tubuh balita tewas dianiaya ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di pinggang, paha dan mulut yang bernanah.


Guru Kembali Datang ke SDN Pondokcina 1 Depok, Disambut Gembira Siswa

8 jam lalu

Guru Kembali Datang ke SDN Pondokcina 1 Depok, Disambut Gembira Siswa

Mulai hari ini siswa SDN Pondokcina 1 Depok melaksanakan ujian penilaian akhir semester (PAS) hingga 9 Desember 2022.


Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

1 hari lalu

Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

Orang tua siswa SDN Pondokcina 1 Depok setuju direlokasi asal tidak dipisah di dua sekolah yang berbeda. Tenggat pengosongan 9 Desember 2022.


Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

2 hari lalu

Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

Revitalisasi trotoar di Jalan Margonda, Depok, merupakan penataan lanjutan segmen I dan penataan segmen III


Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

2 hari lalu

Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat permohonan mutasi jabatan Marullah Matali. Surat dilayangkan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono


Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

2 hari lalu

Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

Pemerintah Kota Depok menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2.211 unit pada tahun 2023 mendatang atau senilai kurang lebih Rp 50,8 miliar.


Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

2 hari lalu

Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

Penyandang disabilitas maupun ormas yang menaunginya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan


Dugaan Penyelundupan Narkotika di Rutan Depok, Sempat Dikira Sampah

2 hari lalu

Dugaan Penyelundupan Narkotika di Rutan Depok, Sempat Dikira Sampah

Kepala Rutan Depok belum bisa memastikan paket sabu dan ganja itu hendak diselundupkan masuk ke rutan atau sebaliknya.


Pemerintah Kota Depok Beri Ultimatum hingga 9 Desember, Bakal Kosongkan SDN Pondokcina 1

3 hari lalu

Pemerintah Kota Depok Beri Ultimatum hingga 9 Desember, Bakal Kosongkan SDN Pondokcina 1

Pemerintah Kota Depok memberikan sejumlah opsi kepada orang tua murid SDN Pondokcina 1.