Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Reporter

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam pengumuman deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga PARA Syndicate menyebut penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan per 16 Oktober nanti haruslah sosok yang netral, bebas dari keberpihakan dan tak punya aliansi politik.

"Pj Gubernur DKI Jakarta harus bisa menjadi penengah untuk menyatukan dua kelompok yang terpisah akibat polarisasi politik," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi membahas kriteria ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Menurut Ari selain netral, kriteria lain Penjabat Gubernur DKI Jakarta juga harus memiliki integritas seperti misalnya memiliki rekam jejak yang bebas dari korupsi atau praktik korupsi dan juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Untuk kriteria ketiga Ari menyebut harus profesional yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten serta memiliki kapasitas dalam segi keilmuan dan pengalaman dalam mengurus pemerintahan.

Keempat adalah kemampuan legislasi, karena akan dibutuhkan revisi undang-undang terkait status otonomi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota negara, diharapkan Pj Gubernur nantinya memahami hukum tata negara.

Terakhir Ari menyebut soal kecakapan dalam komunikasi publik, untuk dapat membuka dialog yang luas kepada semua stakeholder yang ada di DKI, memiliki relasi yang baik dan pengalaman mengelola komunikasi publik secara internal dengan pemerintah pusat, kementerian dan Lembaga dan eksternal dengan media, publik dan masyarakat luas.

Ari mengatakan kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mereka sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI, tim penilai akhir, dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

3 calon Penjabat Gubernur DKI

DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan usulan tiga nama calon Pj Gubernur DKI kepada Kemendagri pada beberapa waktu lalu.

Ketiganya tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Pada Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI digelar Selasa, 13 September lalu, Bahtiar memperoleh dukungan enam suara dari total sembilan fraksi. Sementara, dua calon Pj Gubernur DKI Marullah Matali dan Heru Budi Hartono mendapat dukungan dari seluruh fraksi.

Baca juga: Survei Key Opinion Leader 3 Calon Penjabat Gubernur DKI: Siapa Peringkat Pertama?






APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

2 jam lalu

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan terus menjaga kemitraan dengan DPRD setelah APBD DKI sebesar Rp 83,78 disahkan menjadi perda.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

7 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

8 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

9 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

10 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

Dirut Jakpro Widi Amanasto dicopot dalam RUPS Sirkuler, dan digantikan oleh Iwan Takwin, yang sebelumnya Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

10 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

11 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

11 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

11 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.