Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dan wakilnya Rian Ernest saat melaporkan Ninoy Karundeng terkait tulisan yang menyinggung Ketua Umum PSI Grace Natalie ke Polda Metro Jaya Jumat 12 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang selesainya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan sosok yang akan diberi mandat memimpin DKI Jakarta pasca lengsernya Anies.

“Pasca Reformasi, tidak ada sejarahnya dalam pergantian jabatan gubernur di DKI Jakarta yang warga Jakarta masih buta siapa yang akan memimpin mereka berikutnya. Padahal sudah hampir akhir masa jabatan gubernur incumbent, masa jabatan Pak Anies tinggal 10 hari. Sampai sekarang pun publik tidak tahu yang akan mengambil tongkat kepemimpinan berikutnya siapa,” kata Michael.

Michael menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses di Kemendagri dan yakin bahwa Presiden selaku pemegang hak prerogatif untuk menunjuk Pj Gubernur akan mengangkat sosok yang paling kapabel untuk memimpin Jakarta yang masih berstatus ibukota sampai dengan 2024 nanti. Namun, Michael menyayangkan bahwa sampai sekarang pun belum ada kejelasan siapa sosok Pj Gubernur tersebut, sementara proses transisi kepemimpinan Jakarta sangat penting untuk bisa segera dilakukan.

“Saya percaya Presiden akan memilih yang terbaik. PSI pun sudah menyatakan dukungan penuh dan harapan besar agar Pak Heru dapat dipercaya Presiden memimpin Jakarta sampai 2024 karena berbagai alasan dan analisa yang sudah kami sampaikan terbuka," kata Micahel.

Tapi, kata dia, PSI minta dengan sangat agar Kemendagri memberi kepastian sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI bisa segera mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan tersebut. "Ini kan bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba saja. Kalau terlalu tiba-tiba, menurut hemat kami itu menyalahi asas pemerintahan yang baik atau good governance,” kata Michael.

Ketua DPW PSI Jakarta mengingatkan bahwa Pemprov DKI saat ini bahkan belum memulai pembahasan APBD-P 2022 dan APBD 2023. Menurut ketentuan linimasa pembahasan anggaran yang diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan APBD-P seharusnya sudah disahkan di Bulan September kemarin, sementara APBD tahun berikutnya harus sudah disahkan akhir November.

“Sebagai partai yang konsisten mengawal anggaran, kami tidak mau kualitas anggaran Jakarta yang hampir 100 triliun Rupiah itu terancam karena proses pembahasan yang mepet dan masa transisi yang tidak optimal,” terang Michael.

Baca: Anies Jadi Capres NasDem, Riza Patria: Saya Pilih Prabowo Subianto

Jakarta adalah barometer Indonesia

Michael juga berharap agar adanya kesinambungan pemerintahan agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan. Momentum penunjukan Pj Gubernur ini adalah momentum unik untuk membuat pembangunan Jakarta di atas kepentingan dan perselisihan politis (“above politics”).

Jakarta adalah barometer Indonesia. Kalau transisi kepemimpinan di Jakarta tidak dipersiapkan dengan baik dan tidak berjalan mulus, kata dia, akan menjadi contoh yang buruk bagi daerah lain.

"Saya benar-benar berharap transfer otoritas dari Gubernur incumbent ke Pj Gubernur bisa terjalin dengan komunikasi terbuka dan kerja sama agar program pembangunan Jakarta ini berkelanjutan. Yang sudah baik dituntaskan dan dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Karena kalau tidak, yang dirugikan adalah warga Jakarta,” kata Michael.

Dengan segera adanya kejelasan sosok Pj Gubernur, maka seluruh proses perencanaan pembangunan dan mengejar tutup tahun APBD 2022 ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Michael meyakini diumumkannya Pj Gubernur akan memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam mengelola kota megapolitan seperti Jakarta.

Masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi DKI Jakarta butuh kepastian. Arah kebijakan Jakarta ke depan akan seperti apa dan postur APBD akan seperti apa serta berisikan prioritas apa saja. Hal ini penting dan bisa kita jawab kalau Pj Gubernur punya waktu lebih untuk mempersiapkan pemerintahannya sebelum masuk.

"Setiap hari berharga, apalagi menjelang pembahasan APBD. Saya minta Pak Mendagri bisa mengumumkan Pj Gubernur DKI Jakarta lebih awal lagi dan tidak menunggu di ujung batas waktu karena konsekuensinya terhadap Jakarta besar,” kata Michael.

Baca juga: Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

7 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

9 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

10 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

11 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

11 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

11 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

12 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

12 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

12 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.