Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI, PDIP Tanggalkan Status Oposisi di Jakarta

Reporter

image-gnews
Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Posisi politik PDIP di DKI Jakarta akan berubah haluan bersamaan dengan dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI pada Senin mendatang, 11 Oktober 2022. 

Fraksi PDIP di DPRD DKI yang selama ini begitu pedas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi oposisi terhadap segala kebijakan Anies, akan mulai bersikap yang mereka sebut sebagai kritis konstruktif.       

"Kemarin kita menempatkan diri sebagai fraksi oposisi karena Anies bukan dukungan dari PDIP," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin, 10 Oktober 2022.

Adapun mulai Senin, 11 Oktober nanti, menurut Gembong, sikap Fraksi PDIP akan berubah terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengatakan, Heru Budi Hartono adalah ASN yang diberikan mandat oleh Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur.

"Maka, Fraksi PDIP posisinya sekarang berubah, berubahnya adalah kritis konstruktif, gitu," ungkapnya.

Kendati tak lagi bersikap oposisi, Gembong mengaku Fraksi PDIP tak segan-segan untuk mengkritik Heru Budi Hartono. "Kalau Pak Heru ke depan menjalankan tupoksinya tidak memerhatikan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan, sudah barang tentu fraksi PDIP keras untuk mengkritik Pak Heru," ujarnya. 

PDIP percaya kemampuan Heru Budi Hartono

Gembong menyatakan percaya terhadap kemampuan Heru Budi Hartono sebagai orang yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi.

"Saya yakin beliau akan paham memposisikan diri sebagai Pj dengan latar belakang sebagai ASN, akan menjalankan tupoksi sebagai Pj secara profesional," ujarnya. 

Ia meminta Heru segera  memetakan dan inventarisasi persoalan di Jakarta dan membuat skala prioritas. Meskipun di Rencana Pembangunan Daerah dan di RPJMD, inventarisasi sudah ada, hal tersebut tetap menjadi bahan baku yang harus dieksekusi oleh Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari RPD dan RPJMD sebagai bahan baku yang ada, harus diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritasnya. Sehingga, setelah membuat skala prioritas maka akan terlihat program mana yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun menjabat.

Daftar prioritas masalah yang harus diselesaikan Heru Budi

Gembong memaparkan sejumlah masalah prioritas yang harus dikerjakan Heru Budi Hartono begitu nanti ia dilantik sebagai Pj Gubernur DKI.

“Skala prioritas utama yang harus dikerjakan adalah Pj harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD. Artinya, dengan pegawai negeri Jakarta. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, Pj Gubernur harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi samping. “Tidak kalah penting membangun koordinasi dengan DPRD. Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta,” kata Gembong.

“Jadi sudah ada RPD, tinggal Pak Heru menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi yang paling penting adalah melakukan skala prioritas,” kata dia.

Menurutnya, Pj Gubernur harus mengerjakan program yang belum sempat dieksekusi Anies Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur.

“Contoh persoalan banjir, menurut saya, bagi Pak Heru harus menjadi skala prioritas pertama. Kemudian, skala prioritas kedua adalah soal kebutuhan dasar warga Jakarta, salah satu adalah soal jaringan air bersih. Ini saya kira juga harus menjadi skala prioritasnya Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Lantik Heru Budi Hartono Gantikan Anies Baswedan Senin Pekan Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

2 jam lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

8 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

11 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

12 jam lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

13 jam lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

14 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonedia (PSI), Kaesang Pangarep, disambut Ketua Umum Golkar Airlanggar Hartarto saat mengunjungi markas Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

Wacana Golkar menduetkan Kaesang dengan Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta mendapat respons dari PKS dan PDIP. Begini katanya.


PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

18 jam lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

PDIP menganggap langkah Golkar memasang Jusuf Hamka dengan Kaesang hanya sekadar mengukur respons masyarakat.


Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

22 jam lalu

Golkar Belum Putuskan Ridwan Kamil Berlaga di Pilgub Jabar atau Jakarta
Kata Ridwan Kamil soal Maju di Pilkada Jabar atau Jakarta

Ridwan Kamil masih terus berikhtiar meningkatkan elektabilitasnya di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan, tak mengukur takdir lewat survei.


Ketika Djarot Saiful Hidayat PDIP Bicara terkait Jokowi, IKN, dan Kaesang

23 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Ketika Djarot Saiful Hidayat PDIP Bicara terkait Jokowi, IKN, dan Kaesang

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut baru di era Jokowi, keluarga presiden terlibat aktif dalam politik praktis.