Vila Rahmat Effendi di Puncak Disita, Aktivis Minta Lahannya Dijadikan Hutan Resapan

Terdakwa Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi seusai menjalani sidang pembacaan vonis secara virtual dari gedung KPK, di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Rahmat Effendi divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun karena menerima gratifikasi dari pihak terkait sejumlah proyek dan jual beli jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan di Kawasan Puncak, Bogor, mendukung penyitaan vila milik mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bangunan berkonsep glamour camping atau glamping itu dibangun Rahmat di tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII Jawa Barat.

"Kami berharap setelah penyitaan, eks Jasmin Glamping milik Rahmat Effendi itu lahannya dikembalikan ke fungsi awal. Yaitu, sebagai lahan perkebunan dan berfungsi menjadi hutan resapan. Apalagi akhir-akhir ini banyak bencana sebab air sudah tidak tertampung," ucap Ketua Ikatan Komunitas Peduli Puncak Cisarua (Ikpass), Iman Sukarya. Jumat, 14 Oktober 2022.

 Iman menuturkan bukti kepemilikan Jasmin Glamping yang tertulis dengan nama salah satu anak dari Pepen menunjukkan banyak bangunan yang berdiri di kawasan Puncak di miliki oleh pejabat publik. Sehingga, dengan penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap aset milik Pepen, itu menjadi pintu masuk untuk penertiban bangunan lainnya di wilayah Puncak yang bisa menjadi biang bencana. 

"Pemerintah juga jangan asal atau mudah memberi izin mendirikan bangunan, apalagi berada di kawasan resapan. Kami berharap Puncak kembali fungsinya sebagai penahan atau hutan resapan, agar segala resiko bencana bisa di minimalisir mulai dari sekarang," kata Iman. 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi membenarkan beberapa waktu lalu tim KPK mendatangi kantornya untuk menanyakan perihal kepemilikan Jasmin Glamping yang berada di Desa Cibereum, Cisarua itu. Kepada penyidik, Dace menyebut bangunan yang berdiri di atas lahan dua hektare itu atas nama salah satu anak dari Rahmat Effendi. 

"Namun untuk masalah permohonan perizinan, saya tidak pernah bertemu dengan pemohon. Karena saat ini untuk mengajukan permohonan perizinan bisa melalui OSS atau sistem online. Jika semuanya dinyatakan lengkap dan tidak melanggar, tentu izin itu akan terbit," ucap Dace.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Rahmat Effendi dengan pidana 10 tahun dan menyita salah satu asetnya, yakni Jasmin Glamping. Pepen divonis karena terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil korupsinya itu.

M.A MURTADHO

Baca juga: Rahmat Effendi Dituntut 9,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar






Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

1 jam lalu

Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

Menkominfo Johnny G. Plate bakal diperiksa penyidik Kejagung dalam kaitan kasus dugaan korupsi BTS Bakti


Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

1 jam lalu

Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

Kejaksaan Agung akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di kasus korupsi proyek BTS 4G.


Zelensky: Hentikan Rumor tentang Pergantian Menteri Pertahanan

10 jam lalu

Zelensky: Hentikan Rumor tentang Pergantian Menteri Pertahanan

Zelensky mengatakan keputusan untuk mengganti personel hanya diambil dan diumumkan oleh presiden.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Operasi Keselamatan Lodaya di Bogor Sasar 8 Pelanggaran Lalu Lintas

1 hari lalu

Operasi Keselamatan Lodaya di Bogor Sasar 8 Pelanggaran Lalu Lintas

Polresta Bogor Kota menggelar Operasi Keselamatan Lodaya mulai hari ini, Selasa, 7 Februari, hingga 20 Februari 2023.


Tilang Elektronik Pakai Ponsel Berlaku di Bogor, Begini Mekanismenya

1 hari lalu

Tilang Elektronik Pakai Ponsel Berlaku di Bogor, Begini Mekanismenya

Pelanggaran lalu lintas akan tertangkap kamera polisi di lapangan menggunakan kamera tilang elektronik ETLE mobile khusus.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

1 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

2 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

2 hari lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

2 hari lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.