TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B F-PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak memilai bahwa pernyataan anggota DPR RI terasa ganjil soal prosedur pemilihan Heru Budu Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.
Ia mengatakan prosedur pemilihan Pj Gubernur DKI telah dilalui sebaik-baiknya dengan mendengarkan masukan semua pihak.
“Sekarang Fraksi PAN DPR RI mempertanyakan, maka sepatutnya yang menjawab adalah Fraksi PAN DPRD DKI karena mereka juga mengusulkan. Anaknya Ketua Umum PAN juga ada dan hadir sebagai Wakil Ketua,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022.
Usulan dari DPRD DKI, kata dia, telah diminta dan di dalamnya, termasuk Fraksi PAN DKI yang mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai salah satu dari tiga nama yang mereka usulkan.
“Kesan yang ditimbulkan oleh Fraksi PAN DPR RI seakan melakukan pansos. Proses seleksi sendiri melibatkan Tim Penilai Akhir, dan tentunya sudah memiliki data atau bukti otentik lebih lengkap,” ujarnya.
Disamping itu, kata kader PDIP itu, kasus yang disampaikan oleh F-PAN DPR RI adalah kasus yang sudah diputus dan nama Heru Budi tidak ada dalam daftar tersangka.
“Seharusnya F-PAN DPR RI menghargai trias politika, di mana judikatif juga mempunyai wewenang memutus perkara. Kesannya justru tudingan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh anggota F PAN DPR RI ini, semacam framing atau pembunuhan karakter,” kata dia.
Menurutnya, meminta bukti kinerja Pj Gubernur walau baru 2 hari menjabat juga aneh dan ini sangat mirip pernyataan Amien Rais di berbagai kesempatan. “Siapa pun tidak mampu menjawab dengan bukti dalam waktu sesingkat itu, dan masa jabatannya masih lama,” ucapnya.
Gilbert mengatakan, sebaiknya F-PAN DPR RI menahan diri. Sebab, DPRD DKI juga mempunyai mandat dari rakyat dan mengerti apa yang dilakukan.
“Pj Gubernur DKI sekarang adalah non partai, sehingga seharusnya tidak ada hambatan dalam berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Gilbert.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menjawab berbagai tudingan negatif yang dilontarkan oleh kelompok masyarakat kepadanya.
Menurutnya, banyaknya tudingan dan bernada miring dari kelompok masyarakat yang perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Heru Budi Hartono.
Dia menuturkan, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dituding sarat muatan politis dan bukan didasarkan faktor profesionalisme.
Selain itu, Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta.
MUTIA YUANTISYA
Baca juga: Safari Heru Budi Hartono usai Gantikan Anies: Datangi PUPR, PBNU, Erick Thohir
