TEMPO.CO, Jakarta - Layanan pengaduan bagi warga Jakarta kembali dibuka sejak Senin, 17 Oktober 2022 lalu di Pendopo Balai Kota Jakarta. Dari total 44 laporan yang diterima pada hari keempat, persoalan tanah dan kesejahteraan rakyat menjadi masalah yang paling banyak dilaporkan oleh warga.
"Tadi masalah tanah, IMB, terus masalah IMB kebanyakan," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kepada wartawan, Kamis, 20 Oktober 2022.
Terdapat 5 posko pengaduan sesuai dengan wilayah di Jakarta. Wilayah tersebut ialah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.
Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022, Jakarta Utara menerima 10 laporan. Laporan paling banyak mengenai sertifikat tanah dan bantuan sosial seperti kartu lansia.
Jakarta Pusat juga menerima 10 laporan dengan persoalan paling banyak mengenai urusan tanah serta perizinan bangunan. Salah satu laporan tersebut berkaitan dengan IMB sebuah gudang ban yang berada di lingkungan warga.
"Warga mohon untuk diselidiki IMB nya bener apa enggak, sesuai zonasi apa enggak," kata Afi, petugas posko pengaduan Jakarta Pusat.
Baca: Tak Sempat ke Balai Kota? Ini 13 Kanal Pengaduan Resmi Pemprov DKI Jakarta
Sementara di Jakarta Timur, ada sebanyak 8 laporan yang diterima. Laporan tersebut berkaitan dengan Program Sertifikat Tanah Gratis atau PTSL, Kartu Jakarta Pintar atau KJP, serta sengketa tanah.
"Tanah itu masih dalam proses pengadilan antara tergugat dan penggugat," ucap Bayu, petugas posko pengaduan Jakarta Timur.
Untuk wilayah Jakarta Selatan, ada 9 laporan dengan persoalan paling banyak tentang sertifikat tanah, kesejahteraan rakyat seperti bantuan sosial yang meliputi kartu PKH, maupun aduan pegawai instansi yang kurang tanggap. Sementara wilayah Jakarta Utara mendapat 7 laporan tentang keluhan fasilitas umum di lingkungan warga.
"Laporan permohonan peninggian jalan, trotoar sempit dan banyak rambu yang menghalangi pejalan kaki," ujar Agus, petugas posko pengaduan Jakarta Utara.
Jika membandingkan jumlah laporan yang diterima, laporan langsung dari warga di Balai Kota lebih sedikit dibandingkan laporan yang terdapat dalam aplikasi JAKI. Hal ini karena laporan yang diajukan secara daring dinilai lebih efisien dan proses sosialisasi juga lebih dulu dilakukan.
"Banyakan JAKI, karena mungkin sosialisasinya juga udah lebih lama ya, ini kan baru 3 hari," ungkap Afi.
Heru mengatakan bahwa cara ini cukup memuaskan karena warga bisa menceritakan langsung kronologis laporannya. Meski begitu, layanan pengaduan yang terdapat dalam aplikasi JAKI bakal tetap dibuka.
"Perlu ada penjelasan dari mereka ke pihak petugas yang ditunjuk, itu mereka lebih puas. Tapi layanan secara elektronik tetap kita buka," tutur Heru.
VANIA NOVIE ANDINI
Baca juga: Hari Pertama Pengaduan Warga di Balai Kota, Masyarakat Laporkan Pungli dan Pengurusan Tanah
