TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendukung rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengurangi jumlah putaran arus lalu lintas (U-Turn) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pengambil keputusan dalam kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sedangkan Kepolisian hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan.
"Kalau memang itu dilakukan saya sangat setuju. Kalau masalah pembina jalan memang Pak Gubernur, kami hanya penegak hukum," kata Latif seperti dikutip dari Antara, Kamis, 20 Oktober 2022.
Latif juga menilai U-Turn sebagai salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta sehingga pengurangan U-Turn akan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.
"Selama itu kan kita lihat di lapangan, memang U-Turn ini bisa menjadi salah satu penyebab macet," ujarnya.
Dia juga mengatakan jumlah personel Polisi Lalu Lintas sangat terbatas dan tidak bisa mengawal seluruh U-Turn yang ada di Jakarta.
Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah jalan satu arah di Jakarta.
"Nanti kalau semua sudah dibuat satu arah dan juga bisa membantu. Kita akan kaji lagi bersama-sama," kata Latif.
Baca: Jokowi Minta Heru Budi Hartono Atasi Masalah Banjir dan Macet: Harus Ada Progres Signifikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sedang membahas pengurangan U-Turn sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
"Programnya mungkin mengurangi U-Turn," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia mengungkapkan, penerapan kebijakan tersebut harus melibatkan seluruh pihak terkait, khususnya Polda Metro Jaya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
"Saat ini sedang kami lakukan kajian. Setelah kajian, kami akan laporkan terkait manajemen rekayasa lalu lintas secara keseluruhan," kata Syafrin.
Baca juga: Soal Pengaturan Jam Kerja Belum Sepakat, Heru Budi Kini Malah Usul Kurangi Putar Balik
