TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan keterlibatan Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) diperlukan dalam normalisasi Sungai Ciliwung. Heru mengungkap Pemprov DKI membutuhkan data dari Kodam Jaya.
Hari ini Kepala Sekretariat Presiden itu menemui Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto. Mereka membahas soal keamanan di Ibu Kota.
"Kami hanya meminta second data dari beliau," kata Heru saat berkunjung ke Markas Kodam Jaya, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 24 Oktober 2022.
Heru tidak merinci data apa yang dimintanya dari Kodam Jaya untuk proyek normalisasi Ciliwung.
Saat ditanyai wartawan apakah disinggung juga tentang normalisasi, Heru mengiyakan. "Itu bagian dari sebuah kewajiban," ujar dia.
Heru menilai pembebasan lahan Sungai Ciliwung bukanlah tugas utama Pangdam Jaya. Dia tetap menitikberatkan bahwa pembebasan lahan dikerjakan Pemprov DKI. Sementara kontribusi Pangdam adalah memberikan data-data yang diperlukan.
Proyek normalisasi Ciliwung untuk pengendalian banjir Jakarta dimulai pada era Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Beberapa rumah warga di bantaran sungai terdampak penggusuran saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat.
Namun, program ini mandek sejak 2017 ketika bekas Gubernur Anies Baswedan memimpin. Anies berjanji tak akan menggusur warga. Dia mengganti normalisasi dengan naturalisasi.
Kini Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta masih menginventarisasi lokasi normalisasi.
Baca juga: Heru Budi Hartono Hidupkan Lagi Normalisasi Kali Ala Ahok yang Ditolak Anies, Inventarisasi Lahan
