Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

image-gnews
Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Dwi Budi Martono dan Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali usai rapat pembahasan akselerasi normalisasi sungai. Rapat berlangsung di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Dwi Budi Martono dan Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali usai rapat pembahasan akselerasi normalisasi sungai. Rapat berlangsung di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Status kepemilikan lahan outlet atau pintu keluar sodetan di area normalisasi Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur belum jelas. Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Dwi Budi Martono belum mengetahui siapa pemilik lahan lantaran ada tiga dokumen yang terbit, yaitu girik, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), dan Hak Guna Bangunan (HGB). 

"Belum tau siapa pemilik sebenarnya dari tiga itu, sebenarnya siapa yang paling berhak untuk dibayar," kata Dwi di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022. 

Hari ini Dwi menghadiri rapat yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota. Rapat membahas soal akselerasi pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung dan beberapa masalah sengketa tanah yang diadukan warga. 

Pemerintah DKI akan melanjutkan pembangunan outlet sodetan di Bidara Cina. Proyek ini satu paket dengan normalisasi Sungai Ciliwung. Namun, pemerintah DKI belum mengetahui siapa pemilik lahan, sehingga proses jual-beli tanah terkendala.  

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah akan menempuh langkah konsinyasi di pengadilan. Dwi menyebut pembangunan sodetan tetap bisa dilakukan meski konsinyasi masih berjalan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau ada sengketa bisa dikonsinyasi, sehingga tanah sudah bisa dipakai," ujar dia.  

BPN DKI belum bisa mengidentifikasi total bidang lahan untuk outlet sodetan di kawasan Bidara Cina. Sebab, BPN DKI belum melakukan pengukuran tanah. 

Dia memaparkan undang-undang telah menjamin bahwa harus tersedia tanah untuk membangun proyek yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya membangun tol, waduk, dan termasuk outlet untuk normalisasi Ciliwung ini. 

Baca juga: Heru Budi Hartono Akselerasi Normalisasi Ciliwung, Fokus Lahan di Bidara Cina

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

3 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono hadiri rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

21 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

21 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.


AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

28 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.


Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

33 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Jokowi untuk pertama kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dijadwalkan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.


AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

36 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

Jokowi resmi AHY sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Simak dukungan para politikus ke AHY yang kini menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN.


Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

36 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan sejumlah pesan kepada Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang kini menggantikan dirinya.


Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

38 hari lalu

Nirina Zubir mendapatkan kembali sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dikuasai oleh mafia tanah, Selasa, 13 Februari 2024. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

Nirina Zubir berhasil dapatkan kembali sertifikat tanah yang dikuasai mafia tanah. Bagaimana syarat dan tahapan mengurus sertifikat tanah?


Cegah Banjir, Pj Bupati Banyuasin Turunkan Alat Berat Normalisasi Sungai Gasing

48 hari lalu

Cegah Banjir, Pj Bupati Banyuasin Turunkan Alat Berat Normalisasi Sungai Gasing

Normalisasi sungai ini menggunakan alat berat amphibi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang