TEMPO.CO, Jakarta - Berita Polda Metro Jaya menyelidiki identitas perempuan, yang belakangan menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI masuk di posisi paling atas Top 3 Metro. Ia menodongkan senjata api berupa pistol ke anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di depan Istana Merdeka pada Selasa pagi, 25 Oktober 2022.
Pada posisi kedua Top 3 Metro ada berita DPRD DKI Jakarta mendukung usulan anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma soal pembangunan Rumah Sehat khusus Anak setelah muncul gagal ginjal akut anak. Sebab, saat ini di Jakarta belum ada fasilitas kesehatan khusus untuk bayi dan anak.
Sedangkan di posisi tiga ada berita Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai APBD Perubahan DKI yang diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tidak memiliki risiko. Namun, ada kendala yang dihadapi dalam menghadapi kondisi terdesak seperti kasus gagal ginjal akut.
Berikut ini Top 3 Metro hari ini:
1. Polda Metro Gunakan Face Recognition Selidiki Penodong Paspampres di Depan Istana Merdeka
Polda Metro Jaya menyelidiki identitas perempuan yang menodongkan senjata api berupa pistol ke anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di depan Istana Merdeka pada Selasa pagi, 25 Oktober 2022.
"Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi 'face recognition' melalui sidik jadi elektronik," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Jakarta, Selasa.
Fadil juga mengatakan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
"Tentunya kita melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP 'scientific'," ujarnya.
Fadil juga mengatakan, pihak Kepolisian terus berkoordinasi dengan Paspampres agar kegiatan pengamanan bisa terus berjala optimal dan situasi tetap kondusif.
Tiga anggota Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Selasa pagi sekitar pukul 07.00 WIB mengamankan seorang perempuan yang menodongkan senjata api jenis pistol FN ke arah personel Paspampres.
Perempuan bercadar tersebut berumur sekitar 25 tahun berjalan kaki dari arah Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Tepat di depan pintu masuk Istana Merdeka, ia langsung menodongkan senjata api jenis FN ke Paspampres.
Personel Polantas yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menghentikan aksi yang bersangkutan dan mengamankan pistol tersebut.
Yang bersangkutan selanjutnya dibawa ke Mako Polda Metro Jaya dan diserahkan ke Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa.
2. 90 Kasus Gagal Ginjal Akut di DKI, DPRD Dukung Usul Rumah Sehat Khusus Anak
DPRD DKI Jakarta mendukung usulan anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma soal pembangunan Rumah Sehat khusus Anak setelah muncul gagal ginjal akut anak. Sebab, saat ini di Jakarta belum ada fasilitas kesehatan khusus untuk bayi dan anak.
“Belum ada. Tadi ada usulan dari salah satu rekan kita, ke depannya mungkin alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit anak. Memang ini satu masukan yang baik karena selama ini kan begitu pas kita cari untuk anak-anak, PICU, MICU itu agak-agak sulit. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik,” kata Ketua Komisi E Iman Satria di gedung DPRD DKI, Selasa, 25 Oktober 2022.
Komisi E DPRD DKI sangat mendukung usulan rumah sakit anak tersebut agar Pemprov DKI tidak lagi hanya mengandalkan fasilitas kesehatan dari Pemerintah Pusat.
“Kita dukung, memang daripada kita hanya mengandalkan satu rumah sakit Pemerintah Pusat apa salahnya kalau kita RSUD juga mempunyai khusus rumah sehat anak,” ujarnya.
Soal anggaran untuk pembangunan rumah sakit anak, ia menyatakan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk itu. “Kenapa nggak? Kita banyak, ko. Bisa itu untuk melakukan itu,” ucapnya.
DPRD DKI Siap Dukung Penanganan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak
Selain itu, ia mengatakan DPRD DKI siap memberikan dukungan untuk kasus gagal ginjal akut anak di Jakarta, yang didominasi anak usia 0 sampai 6 tahun.
“Kita beri dukungan kalau emang diperlukan untuk pembelian obat-obat ataupun alat-alat yang dibutuhkan. Kita sudah siapkan dana itu di BTT (biaya tidak terduga) dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Widyastuti mengatakan 49 persen pasien gagal ginjal akut di Jakarta meninggal. Angka pasien gangguan ginjal akut yang meninggal itu terhitung sejak Januari 2022.
“Saya sampaikan dari Januari dari 90 yang tercatat, 49 persen meninggal kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak kemudian yang survive 15 anak,” kata dia kepada wartawan.
Persebaran kasus gagal ginjal akut ini, kata dia, tidak semua pasien domisili di DKI Jakarta. Hanya 56 persen pasen berdomisili DKI, 20 persen di Jawa Barat, dan 12 persen di Banten. “15 persen lainnya itu di luar Jabodetabek,” katanya.
3. APBD Perubahan DKI Terlambat, Ketua Komisi E DPRD: Kasus Gagal Ginjal Akut Terpaksa Pakai BTT
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai APBD Perubahan DKI yang diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tidak memiliki risiko. Namun, ada kendala yang dihadapi dalam menghadapi kondisi terdesak seperti kasus gagal ginjal akut.
“Ngga ada risiko, sih. Cuma kita hilang kesempatan untuk melakukan sesuatu. Umpamanya, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Akhirnya kita tidak bisa lakukan karena, kan pakai yang lama semuanya,” kata Iman saat ditemui di ruang rapat Komisi E, Selasa, 25 Oktober 2022.
Soal program prioritas APBD Perubahan DKI, Iman mengatakan tidak ada perubahan, kecuali masalah gaji. “Engga ada penambahan, lah kecuali untuk masalah gaji, masalah TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang belum dipenuhi atau masalah utang yang sifatnya itu bukan proyek, darsak (dasar dan mendesak),” ujarnya.
Salah satu masalah yang dimaksud, ujar dia, soal kasus gagal ginjal akut yang tergolong dalam kategori darsak.
“Kayak gagal ginjal akut kan darsak sebenarnya. Tiba-tiba dibutuhkan untuk pembelian obat yang tidak dianggarkan atau peningkatan rumah sakit, diperuntukan, dan lain-lain itu bisa menggunakan dana BTT (Biaya Tidak Terduga),” kata Iman.
Ihwal program prioritas dalam APBD Perubahan DKI, Iman berharap dapat berjalan dengan baik. “Ini udah selesai. Udah selesai. Kemarin sudah dibahas juga walaupun saya ngga ikut, kan sudah ada wakil sekretaris. Kita lihat di 2023, lah, semoga 2023 bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
APBD Perubahan DKI terpaksa disahkan melalui Pergub karena pembahasan molor dari jadwal. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, hal itu terjadi karena Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mepet menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 atau APBD Perubahan 2022.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
