Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sutiyoso Tuding Ada Kepentingan di Balik Penolakan Terminal Pulo Gebang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso menuding adanya kepentingan dari orang-orang tertentu di Komisi D DPRD DKI atas penolakan komisi itu terhadap rencana Pemda membangun terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur. Kamis (2/1) kemarin, sebuah rapat paripurna untuk mendengarkan laporan komisi-komisi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah 2003, digelar. Dalam acara tersebut, Komisi D yang membawahi bidang pembangunan, meminta kepada eksekutif untuk mencari lokasi alternatif selain Pulo Gebang untuk dijadikan terminal pengganti Pulo Gadung. Pasalnya, belum dilakukan kaji analisis dampak lingkungan. Lokasi itu juga dianggap berbahaya karena berdekatan dengan gudang mesiu milik Kodam Jaya. Komisi itu juga menyebutkan Mabes TNI pun keberatan atas rencana itu dengan melayangkan surat dengan nomor B/836/XI/2002 tanggal 24 November lalu kepada Gubernur DKI. Menurut Sutiyoso, di Balaikota, Jumat (3/1), pihaknya telah mensurvei kawasan yang akan dijadikan terminal tersebut. Dia juga membenarkan adanya surat keberatan dari Mabes TNI. Tapi kan sudah kita survei. Dan saya kan militer juga. Jadi tahu bahayanya sejauh mana. Kan ngak bisa sembarangan, kata dia. Dia menambahkan, Dewan sebelumnya juga sudah setuju mengenai rencana pembangunan terminal itu. Tapi sudah berjalan, sudah dikeluarkan duit, kok tiba-tiba ditolak. Kenapa tidak dari dulu keberatannya? Tempat itu kan dibatasi sungai. Apalagi bahayanya? Kalau tiba-tiba dihentikan, kan rakyat yang dirugikan, kata Sutiyoso dengan nada tinggi. Gubernur juga mengatakan, pihaknya dalam mencari lokasi untuk terminal tersebut sudah menyesuaikan dengan sistem yang ada. Antara lain dekat dengan stasiun kereta api Cakung, dan dekat dengan akses jalan tol. Selain itu, lahan bekas milik Perum Perumnas tersebut diperoleh sebagai hasil kerjasama Pemda DKI dan pemerintah pusat. Kan sudah jelas tidak bermasalah. Jadi siapa di belakang ini dan maunya apa, sebenarnya kan ada orang yang ingin menawarkan tempat lain. Kan kira-kira itu jawabannya, kata dia tanpa mau menunjuk nama anggota Komisi D tersebut. Saat ditanya siapa anggota Komisi D yang berada di balik penolakan tersebut, Sutiyoso hanya mengatakan, Ya, cari saja siapa orangnya. Saya saja di sini sudah tahu siapa orangnya. Dia mengatakan itu sambil menunjuk ke dahinya. Sutiyoso sendiri bersama kepala Dinas Perhubungan DKI, Rustam Efendi, siang ini langsung melakukan peninjauan ke lokasi bakal terminal Pulo Gebang. Rustam menambahkan, lokasi yang akan dijadikan terminal itu saat ini sudah dalam tahap pengerasan tanah setelah diuruk. Pagar keliling juga telah selesai dibangun. Lokasi itu, katanya, juga telah melewati proses analisis dampak lingkungan. (Dimas Adityo Tempo News Rom)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Minyak Melonjak Buntut Dugaan Serangan Israel ke Iran

1 menit lalu

Kilang Minyak Pertamina Dumai. antaranews.com
Harga Minyak Melonjak Buntut Dugaan Serangan Israel ke Iran

Konflik Israel Iran yang diprediksi masih panjang membuat harga minyak dunia melambung.


Konflik Iran-Israel Berpotensi Bikin Harga Material Naik, Bagaimana Nasib IKN?

5 menit lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Konflik Iran-Israel Berpotensi Bikin Harga Material Naik, Bagaimana Nasib IKN?

Konflik Iran-Israel dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi memicu kenaikan harga-harga.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

8 menit lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


Sekelompok Pemuda dari Makassar Demo ke Patung Kuda: Disuruh Berangkat Membela Prabowo

10 menit lalu

Massa aksi pendukung Prabowo-Gibran tetap melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2024. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03. Mereka berharap MK bisa membuat keputusan tanpa intervensi dari berbagai pihak. TEMPO/Subekti.
Sekelompok Pemuda dari Makassar Demo ke Patung Kuda: Disuruh Berangkat Membela Prabowo

Sekelompok pemuda yang mengaku dari Makassar ikut demo di kawasan Patung Kuda Jakarta. Salah seorang mengatakan datang membela Prabowo.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

19 menit lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Anggota TNI Suami Anandira Puspita Ditahan Pomdam Udayana atas Dugaan KDRT dan Perselingkuhan

24 menit lalu

Anandira Puspita (baju merah muda), istri anggota TNI yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Anggota TNI Suami Anandira Puspita Ditahan Pomdam Udayana atas Dugaan KDRT dan Perselingkuhan

Letnan Satu Malik Hanro Agam disebut telah ditahan oleh Pomdam Udayana sejak Senin, 18 April 2024 atas dugaan KDRT dan perselingkuhan.


Sudah Diputuskan Jokowi, Satgas Judi Online Janji Telusuri Backing Bandar

31 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Sudah Diputuskan Jokowi, Satgas Judi Online Janji Telusuri Backing Bandar

Satgas pemberantasan judi online disebut akan menelusuri kebenaran adanya backing bandar judi.


Di Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi

36 menit lalu

Direktur ID FOOD Bernadetta Raras saat menjadi pembicara di Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Workshop on Promoting Women Economic Empowermen Across Agri-Food Chain di Hanoi, Vietnam, 16 April 2024. (ID FOOD)
Di Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi

APEC Workshop ini diikuti oleh para delegasi negara di kawasan Asia Pacifik.


Pasangan Lansia di Selandia Baru Tewas Diseruduk Domba

38 menit lalu

Kawanan domba di sebuah peternakan dekat Delegate, New South Wales, Australia, 19 November 2023. REUTERS/Peter Hobson
Pasangan Lansia di Selandia Baru Tewas Diseruduk Domba

Pasangan suami istri lanjut usia di Selandia Baru tewas setelah diseruduk domba jantan di sebuah peternakan. Oleh polisi, domba itu ditembak mati.


Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

39 menit lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan tulisan tangan Megawati dalam surat Amicus Curiae yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri di Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

Feri Amsari, mengklaim pengajuan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dari Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi bukan konflik kepentingan.