Demo BEM SI di Patung Kuda Jakarta, Usung 18 Tuntutan & Menilai Jokowi Gagal

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

TEMPO.CO, JakartaAliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat, 28 Oktober 2022. Dalam aksinya itu mereka membawa sejumlah tuntutan mulai dari penolakan kenaikan harga BBM hingga kasus Kanjuruhan, dan desakan mewujudkan supremasi Hukum dan hak asasi manusia atau HAM.

Berdasarkan pantauan Tempo, peserta unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia datang di kawasan Patung Kuda Jakarta pukul 15.18 WIB.  Mereka datang dengan mengenakan jaket almamater universitas masing-masing dan tampak membawa sejumlah atribut bendera dan sesekali mereka ayunkan.

“Kita berkumpul di sini untuk menyuarakan hak kita sebagai mahasiswa, hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia,” kata seorang orator dari atas mobil.

Sesampainya mahasiswa di kawasan Patung Kuda, para polisi berkumpul mengitari peserta demontrasi. Kemudian para mahasiswa membuat lingkaran dengan bergandengan tangan satu sama lain, mengitari mobil komando.

Adapun, BEM SI ini Demo bertajuk Aksi Nasional #8TAHUNKEGAGALANJOKOWI itu mengusung 18 tuntutan. 

Baca: Massa BEM SI Demo Harga BBM, Target ke Istana Tapi Tertahan di Patung Kuda

Berikut isi tuntutan mahasiswa BEM SI

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM dan menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.

2. Tuntaskan kasus Kanjuruhan dan wujudkan supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.

3. Reformasi di tubuh Institusi Polri dan wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi.

4. Menuntut dan mendesak pemerintah mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

5. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengubah pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 240 RKUHP, Pasal 265 RKUHP, Pasal 273 RKUHP, Pasal 353 & 354 RKUHP.

6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.

7. Mendesak pemerintah untuk memastikan jalannya Pemilihan Umum 2024 berjalan dengan Luber Jurdil. 

8. Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang presidential threshold.

9. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah prefentif untuk menanggulangi ancaman resesi

10. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

11. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

12. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

13. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.

14. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang untuk membatalkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

15. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan,masyarakat adat, dan aktivis agraria.

16. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikankonflik agraria struktural.

17. Mendesak pemerintah untuk membatalkan RUU Sisdiknas yang masih banyak polemik.

18. Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan di dalam pemilihan rektor soal 35 persen suara berasal dari Kementerian Pendidikan karena rentan terhadap kepentingan politik.

19. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: BEM SI Akan Demo di Depan Istana Merdeka Hari Ini, Kecewa Kenaikan Harga BBM Belum Dicabut

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

27 menit lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

1 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

3 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

4 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

6 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

7 jam lalu

Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

Sejak 2019. sudah 3 kali di periode 2 Jokowi telah reshuffle kabinet, kapan saja? Siapa yang diganti saat itu?


Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

7 jam lalu

Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.


Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

7 jam lalu

Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

Gubernur Bali I Wayan Koster baru-baru ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lihat koleksi mobil dirinya di sini!


Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

8 jam lalu

Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

Bendungan Tamblang diresmikan Jokowi kemarin menggunakan teknik Inti Aspal dan sempat ditemukan terowongan kuno.


Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

9 jam lalu

Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

Presiden Jokowi menggelar pertemuan besar pertama dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di Istana Negara, sejak Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023.