Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran penanggulangan banjir Jakarta naik dari Rp 3,63 triliun menjadi Rp 3,72 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Atika Nur Rahmania mengutarakan prioritas anggaran upaya pengentasan banjir adalah untuk pengadaan tanah.
"Ini semua diprioritaskan pada pengadaan tanah untuk dukungan normalisasi Ciliwung dan beberapa pembebasan lainnya," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 1 November 2022.
Penanggulangan banjir Jakarta adalah salah satu kegiatan strategis pemerintah DKI yang masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023 dan dialokasikan di Rancangan APBD 2023.
Ada delapan upaya penanggulangan banjir yang menjadi fokus di APBD DKI 2023 di antaranya:
1. Pengadaan tanah dan pembanguna atau peningkatan kapasitas sungai atau kali dan situ atau danau atau embung atau waduk (SDEW)
2. Pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara sungai
3. Pengembangan sistem pemantauan banjir (FFWS-Flood Forecasting Warning System)
4. Pembangunan saluran dan prasarana/sarana pelengkap
5. Pembangunan atau pengadaan alat berat, pompa, dan pintu air
6. Pemeliharaan dan pengerukan infrastruktur pengendalian banjir dan drainase
7. Penyediaan dapur umum dan buffer stock
8. Peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana
Atika menyatakan aspek penanggulangan banjir Jakarta menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Sementara itu, upaya mitigasi direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan dari organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial. "Untuk pengendaliannya ada di wali kota, camat, dan lurah," ujar dia.
Baca juga: DKI Usulkan Anggaran Penanggulangan Banjir Jakarta Rp3,63 Triliun dalam APBD 2023
