TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp176,01 miliar sebagai dana talangan pembayaran rumah DP nol rupiah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah atau FPPR (DP nol rupiah) tersebut dalam APBD DKI 2023.
"Dana FPPR DP nol rupiah bukan dana untuk membangun unitnya, tetapi adalah dana yang isitilahnya diberikan kepada warga untuk menapatkan kemudahan memiliki rumah," kata dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022.
Sarjoko menjelaskan anggaran FPPR akan masuk ke pos pembiayaan BPKD DKI yang kemudian disalurkan ke Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas PRKP DKI. Dalam Rancangan APBD DKI 2023, anggaran ini dialokasikan di pos pemberian pinjaman daerah.
Unit Pengelola Dana Perumahan nantinya akan menyalurkan dana FPPR ke pengembang rumah DP nol rupiah melalui Bank DKI. Uang ini dipakai guna menalangi warga yang membeli unit hunian DP nol.
Nantinya, penghuni akan mengembalikan uang tersebut melalui skema cicilan KPR di Bank DKI. "Jadi dana DP nol adalah investasi non-permanen yang merupakan dana bergulir," ucap Sarjoko.
Dia berujar telah menerima dana FPPR senilai Rp550 miliar. Dari jumlah itu, Rp350 miliar disalurkan kepada pengembang pada 2019 dan Rp200 miliar di 2021.
Unit Pengelola Dana Perumahan telah mengantongi lagi dana talangan sebanyak Rp290 miliar yang akan disalurkan. Menurut Sarjoko, jumlah tersebut belum cukup, sehingga BPKD mengusulkan lagi dana FPPR senilai Rp176,01 miliar dalam Rancangan APBD DKI 2023.
Pemerintah DKI menerlukan dana talangan atau FPPR guna membayar pembelian rumah DP nol eksisting sebanyak 2.322 unit. "Nanti akan kami penuhi dengan dana BPKD yang sudah disalurkan dan secara berangsur kami akan minta kekurangannya (dana)," ucap dia.
DKI Tak Anggarkan Lagi Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut tidak ada alokasi anggaran pembangunan rumah DP nol rupiah dalam APBD DKI 2023.
Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada penanganan RW kumuh serta pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa alias rusunawa.
"Bahwasannya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata dia.
Anggaran Rp 1,22 triliun diperuntukkan kegiatan strategis hunian yang menjadi salah satu prioritas dan target pembangunan tahun depan. Kegiatan strategis hunian ini terdiri dari penanganan RW kumuh, perbaikan kualitas kawasan permukiman, pembangunan rusunawa, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, serta penyediaan fasilitas kepemilikan rumah susun.
Baca juga: Politikus PDIP Singgung Program Rumah DP Nol Rupiah yang Diinisiasi Anies Baswedan Abal-abal
