Pergub Penggusuran di Jakarta Belum Dicabut, Biro Hukum: Tunggu Aturan Pengganti

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022. Aksi tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan Pergub Penggusuran belum dicabut karena menunggu aturan baru. Mengingat dasar penggusuran tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Pengusaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

"Masih kami proses, jadi belum bisa dicabut sampai ada Pergub pengganti, regulasi pengganti lah, apakah nanti kita masuk di perda perubahan tentang ketertiban umum ataukah nanti kita buat pergub tersendiri tentang ketertiban umum," ujarnya di sela rapat Banggar KUA-PPAS 2023 di Bogor, Rabu, 2 November 2022.

Dia mengatakan pencabutan dari Kementerian Dalam Negeri belum dilakukan juga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Biro hukum juga masih butuh koordinasi dengan Satpol PP mengenai aturan soal ketenteraman dan ketertiban.

Selain Satpol PP, koordinasi utamanya juga dilakukan dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum. Hingga saat ini aturan pengganti juga belum dibuat dan masih dalam kajian.

"Belum, nanti lagi kami koordinasikan juga, lagi kami kaji juga. Kalau memang bentuk Pergub baru nanti judulnya seperti apa, apa materi yang bisa dimasukkan ke dalam regulasi yang ketenteraman dan ketertiban. Karena dalam Pergub itu isinya banyak. Masih dalam proses," tuturnya.

Yayan menuturkan bahwa permohonan pencabutan juga dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mengingat harus ada pengganti aturan yang baru.

"Ini tidak disetujui pencabutannya sampai ada regulasi yang di dalam materi itu masuk ke peraturan mengenai ketenteraman dan ketertiban," katanya.

Sebelum masa jabatannya berakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah menjalankan proses pencabutan pergub itu di Kementerian Dalam Negeri.

Dia menyampaikan perkembangan terakhir pencabutan Pergub Penggusuran itu di hadapan massa demo dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja). "Kami sudah menjalankan pencabutannya, yang belum adalah nomornya. Untuk nomor ada prosedur," tutur Anies di depan pengunjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

LANI DIANA WIJAYA

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Sudah Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, yang Belum Nomornya






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

2 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

4 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

5 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

10 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

11 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

21 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

1 hari lalu

Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

Sandiaga Uno enggan memperpanjang pembahasan soal utang Anies Baswedan Rp 50 miliar untuk Pilkada DKI Jakarta.


Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

1 hari lalu

Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut menanggapi polemik yang muncul usai pelaksanaan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 4 Februari 2023.


Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

2 hari lalu

Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

Baru saja, konser Dewa 19 berakhir. Beberapa tokoh turut menyaksikannya dari Prabowo, Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan dan AHY.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

2 hari lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?