Sarana Jaya Tak Minta PMD, Rumah DP 0 Anies Baswedan Jauh dari Target Tapi Bisa Lanjut

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat Peresmian Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat Peresmian Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tetap dapat membangun rumah DP nol rupiah. Menurut dia, tidak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) bukan berarti pendirian hunian tanpa uang muka itu terhenti.

"Sebenarnya bukan berarti ketika tidak ada PMD, (pembangunan) berhenti. Proses pembangunan tetap (bisa) dilaksanakan," kata dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. 

Kemarin Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas soal usulan PMD 2023 untuk sembilan BUMD DKI. Sarana Jaya adalah salah satu yang meminta suntikan modal senilai Rp 350 miliar untuk mengeksekusi proyek di area transit oriented development (TOD). 

Dari paparan Fitria, tidak ada usulan PMD Sarana Jaya untuk melanjutkan pembangunan rumah DP nol. Sementara itu, Sarana Jaya mendapatkan modal Rp 250 miliar agar bisa membangun DP nol di Cilangkap, Jakarta Timur. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD DKI 2022.

Rumah DP nol di Cilangkap telah selesai dibangun dengan total 868 unit. Bekas Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikannya pada 8 September 2022.

Fitria menuturkan, masyarakat harus bisa menikmati proyek yang dibangun BUMD DKI. Karena itu, Sarana Jaya perlu memaksimalkan okupansi hunian DP nol terlebih dulu hingga penuh sesuai target.

"Kalau kemudian tidak diajukan PMD oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berarti mereka (Sarana Jaya) harus 'jualan' dulu, deliver dulu ke masyarakat sampai bisa penuh sesuai dengan target," jelas dia. Pemerintah DKI, lanjut dia, nantinya akan melihat hasil evaluasi pembangunan rumah DP nol. 

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik realisasi program rumah DP 0 Gubernur Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies berjanji bakal membangun 250 ribu unit rumah dengan uang muka Rp0, tapi realisasinya baru 942 unit.

"Ini, kan, salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat pilgub sangat percaya diri sekali, jadi, ya, hal ini harus dipenuhi, dong, kalau mau konsisten dengan janjinya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza, dalam keterangannya, Jumat, 11 Februari 2022.

Baca: PSI Kritik Realisasi Rumah DP 0 Anies yang Rendah

Anies Baswedan klaim rumah DP 0 hanya satu program hunian

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menyebut program pembangunan hunian di era kepemimpinannya tidak hanya rumah DP nol rupiah. Menurut dia, rumah tanpa uang muka hanyalah satu dari sejumlah program hunian dari pemerintah DKI. 

"Selama ini banyak pembicaraan di luar adalah soal DP nol seakan-akan program di DKI hanya DP nol. Padahal, programnya ada banyak," kata dia di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Pembangunan rumah DP nol rupiah adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program ini untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah membeli rumah di Jakarta.

Anies membeberkan sejumlah program pembangunan hunian lainnya. Pertama, penataan kampung kumuh melalui program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP). Menurut dia, hingga kini terdapat 226 RW yang tergabung dalam CAP dan 220 RW program CIP. 

Kedua, pembangunan kampung susun bagi bekas korban gusuran di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Misalnya, kampung susun atau hunian vertikal untuk warga Kampung Akuarium, eks Kampung Bukit Duri, Kampung Kunir, dan Kampung Bayam. Anies berujar total ada 886 unit kampung susun.

Ketiga adalah pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa. Anies menuturkan pemerintah DKI membangun 33 tower rusunawa dengan total 7.419 unit sepanjang 2018-2022. "Penyediaan hunian rusunawa yang dalam empat tahun ini bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini," kata Anies Baswedan.  

Baca juga: Anies Baswedan Bakal Resmikan Rumah DP Nol Rupiah di Cilangkap 7 September 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








Sempat Dikabarkan Sakit, Kondisi Heru Budi Kini Telah Membaik

12 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Sempat Dikabarkan Sakit, Kondisi Heru Budi Kini Telah Membaik

Heru Budi absen menghadiri rapat paripurna DPRD DKI pada Jumat kemarin karena dikabarkan sakit


9 Tawuran Remaja selama Ramadan, DPRD: DKI Jakarta Perlu Sarana Pengembangan Diri

17 jam lalu

Empat belas remaja kelompok tawuran di Jalan Slipi I, Jakarta Barat, ditangkap pada Sabtu dinihari, 4 Februari 2023. Belasan remaja yang ditangkap bersama empat golok dan satu batang bambu itu, kini dikurung di Kepolisian Sektor Palmerah. Foto Instagram @patroliperintispresisi_PMJ
9 Tawuran Remaja selama Ramadan, DPRD: DKI Jakarta Perlu Sarana Pengembangan Diri

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai para pemuda di DKI Jakarta memerlukan sarana pengembangan diri sejak dini.


Rumah Produksi Ondel-ondel Jakarta Bukukan Omzet Rp 10 Juta Per Hari

18 jam lalu

Ilustrasi ondel-ondel. TEMPO/Muhammad Fahrur Rozi
Rumah Produksi Ondel-ondel Jakarta Bukukan Omzet Rp 10 Juta Per Hari

Sambil merawat budaya Betawi, rumah produksi ondel-ondel di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan ternyata mampu membukukan omzet Rp 10 juta per hari.


Warga Keluhkan Sulitnya Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta, Login 3 Jam

21 jam lalu

Calon pemudik mengantre daftar Mudik Gratis 2023 yang diselenggarakan oleh Pemkot DKI di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Senen, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Pemkot DKI menyediakan rute mudik gratis sebanyak 19 kota tujuan dan 19. 280 penumpang yang akan di betangkatkan pada 17 April mendatang, sementara pendaftaran berlangsung hingga 13 April. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Warga Keluhkan Sulitnya Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta, Login 3 Jam

DKI Jakarta menyelenggarakan program mudik gratis dengan tujuan ke 19 kota/kabupaten di enam provinsi di Indonesia,.


Daftar 5 Lokasi SIM Keliling Polda Metro Jaya di DKI Jakarta Hari Ini

21 jam lalu

Warga melakukan perekaman identitas saat perpanjangan SIM di Pelayanan SIM Keliling Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. Sebelumya, Polda Metro Jaya kembali membuka layanan perpanjangan SIM pada Selasa (2/6) lalu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Daftar 5 Lokasi SIM Keliling Polda Metro Jaya di DKI Jakarta Hari Ini

Polda Metro Jaya masih menyediakan SIM Keliling bagi masyarakat dalam mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara itu di lima lokasi.


NasDem Interupsi, Prasetyo Edi Bela Heru Budi di Hadapan DPRD DKI pada Rapat Paripurna

22 jam lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
NasDem Interupsi, Prasetyo Edi Bela Heru Budi di Hadapan DPRD DKI pada Rapat Paripurna

Prasetyo Edi Marsudi membela Heru Budi di hadapan anggota dewan atas ketidakhadirannya pada Rapat Paripurna karena alasan kesehatan.


Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

Ketua DPRD Prasetyo Edi menegur Nova Paloh yang telat datang rapat paripurna sehingga tidak tahu kalau Heru Budi izin sakit.


Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak bisa hadir di rapat paripurna DPRD DKI yang digelar Jumat siang karena sakit. Paginya Hadir di Acara Luhut.


Isteri dan Anak Pejabat DKI Flexing Tas Hermes Birkin Crocodile, DKI: Jika Terbukti Dikenai Sanksi

1 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto hari ini, Selasa, 7 Maret 2023. Pemeriksaan ini dilakukan setelah gaya hidup mewahnya menjadi sorotan, ia kerap memamerkan mobil antik hingga pesawat Cessna di media sosial. Instagram/Eko_darmanto_bc1
Isteri dan Anak Pejabat DKI Flexing Tas Hermes Birkin Crocodile, DKI: Jika Terbukti Dikenai Sanksi

DKI Jakarta melalui Inspektorat melakukan pemanggilan terhadap pejabat DKI Jakarta yang anak dan istrinya pamer tas Hermes Birkin Crododile.


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.