Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sarana Jaya Tak Minta PMD, Rumah DP 0 Anies Baswedan Jauh dari Target Tapi Bisa Lanjut

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat Peresmian Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat Peresmian Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tetap dapat membangun rumah DP nol rupiah. Menurut dia, tidak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) bukan berarti pendirian hunian tanpa uang muka itu terhenti.

"Sebenarnya bukan berarti ketika tidak ada PMD, (pembangunan) berhenti. Proses pembangunan tetap (bisa) dilaksanakan," kata dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. 

Kemarin Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas soal usulan PMD 2023 untuk sembilan BUMD DKI. Sarana Jaya adalah salah satu yang meminta suntikan modal senilai Rp 350 miliar untuk mengeksekusi proyek di area transit oriented development (TOD). 

Dari paparan Fitria, tidak ada usulan PMD Sarana Jaya untuk melanjutkan pembangunan rumah DP nol. Sementara itu, Sarana Jaya mendapatkan modal Rp 250 miliar agar bisa membangun DP nol di Cilangkap, Jakarta Timur. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD DKI 2022.

Rumah DP nol di Cilangkap telah selesai dibangun dengan total 868 unit. Bekas Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikannya pada 8 September 2022.

Fitria menuturkan, masyarakat harus bisa menikmati proyek yang dibangun BUMD DKI. Karena itu, Sarana Jaya perlu memaksimalkan okupansi hunian DP nol terlebih dulu hingga penuh sesuai target.

"Kalau kemudian tidak diajukan PMD oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berarti mereka (Sarana Jaya) harus 'jualan' dulu, deliver dulu ke masyarakat sampai bisa penuh sesuai dengan target," jelas dia. Pemerintah DKI, lanjut dia, nantinya akan melihat hasil evaluasi pembangunan rumah DP nol. 

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik realisasi program rumah DP 0 Gubernur Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies berjanji bakal membangun 250 ribu unit rumah dengan uang muka Rp0, tapi realisasinya baru 942 unit.

"Ini, kan, salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat pilgub sangat percaya diri sekali, jadi, ya, hal ini harus dipenuhi, dong, kalau mau konsisten dengan janjinya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza, dalam keterangannya, Jumat, 11 Februari 2022.

Baca: PSI Kritik Realisasi Rumah DP 0 Anies yang Rendah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anies Baswedan klaim rumah DP 0 hanya satu program hunian

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menyebut program pembangunan hunian di era kepemimpinannya tidak hanya rumah DP nol rupiah. Menurut dia, rumah tanpa uang muka hanyalah satu dari sejumlah program hunian dari pemerintah DKI. 

"Selama ini banyak pembicaraan di luar adalah soal DP nol seakan-akan program di DKI hanya DP nol. Padahal, programnya ada banyak," kata dia di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Pembangunan rumah DP nol rupiah adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program ini untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah membeli rumah di Jakarta.

Anies membeberkan sejumlah program pembangunan hunian lainnya. Pertama, penataan kampung kumuh melalui program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP). Menurut dia, hingga kini terdapat 226 RW yang tergabung dalam CAP dan 220 RW program CIP. 

Kedua, pembangunan kampung susun bagi bekas korban gusuran di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Misalnya, kampung susun atau hunian vertikal untuk warga Kampung Akuarium, eks Kampung Bukit Duri, Kampung Kunir, dan Kampung Bayam. Anies berujar total ada 886 unit kampung susun.

Ketiga adalah pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa. Anies menuturkan pemerintah DKI membangun 33 tower rusunawa dengan total 7.419 unit sepanjang 2018-2022. "Penyediaan hunian rusunawa yang dalam empat tahun ini bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini," kata Anies Baswedan.  

Baca juga: Anies Baswedan Bakal Resmikan Rumah DP Nol Rupiah di Cilangkap 7 September 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

3 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Stasiun KA Pasar Senen, Rabu, 19 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Senin 8 April 2024.


Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

3 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali program Mudik Gratis 2024


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

9 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hingga Malam, Suhu 25-30 Derajat Celcius

11 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hingga Malam, Suhu 25-30 Derajat Celcius

Seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan pada pagi hari.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


THR DKI Jakarta Paling Besar, Tito Karnavian: Kapasitas Fiskal Paling Kuat

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) sebelum konferensi pers terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
THR DKI Jakarta Paling Besar, Tito Karnavian: Kapasitas Fiskal Paling Kuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa THR di DKI Jakarta diperkirakan bakal paling tinggi.