TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ugal-ugalan. Sebab, belum lama menjabat, Heru mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy tanpa adanya penjelasan dan proses evaluasi.
“Saya melihatnya, secara kepemimpinan ugal-ugalan. Secara objektif, saya sebagai pengamat, sebagai akademisi melihatnya ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan? Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022.
Kepemimpinan Heru Budi, kata dia, dinilai ugal-ugalan, tidak terkonsep, dan tidak jelas karena untuk mengubah birokrasi dan mengganti pimpinan suatu organisasi memiliki prosedur.
“Birokrasi juga dirotasi. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya ugal-ugalan, tidak terkonsep, tidak jelas. Semestinya, birokrasi, BUMD, itu kan dicek dulu, dinilai dulu, dilihat dulu, dievaluasi dulu secara menyeluruh apa kekurangannya, apa kelebihannya, untung atau rugi,” ujarnya.
Menurutnya, sikap Heru yang mengganti orang pilihan Anies Baswedan tersebut tidak seharusnya dimiliki seorang pemimpin. “Dari hasil evaluasi, bolehlah mengganti. Ini, kan ‘hajar’ aja karena mungkin bukan orang dia, orangnya Anies, Gubernur sebelumnya, makanya ‘disikat’, ‘dihabisi’. Ini yang tidak boleh,” kata dia.
Mestinya, Heru melanjutkan hal yang bagus, mengevaluasi hal-hal yang jelek yang ada pada kepemimpinan sebelumnya. “Mengevaluasi juga standarnya, ada parameternya, ada ukurannya,” ucapnya. “Mengganti orang, mengganti birokrasi maupun di BUMD, itu kan ada standarnya, ada ukuranya, ada parameternya dan harus dilihat bersama, dinilai bersama bukan atas sikap orang, like or dislike. Orang, kan harus ketahuan dulu kesalahannya apa, baru diganti.”
Ujang menilai Heru belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta, meskipun sebelumnya ia pernah menjadi Wali Kota di DKI. Bila paham dengan isu dan persoalan Jakarta, Pj Gubernur DKI itu bisa bersikap objektif dalam meminpin dengan tidak asal menganti birokrasi maupun BUMD.
“Kalau memahami, tentu memimpinnya dengan hati bukan ‘menghabisi’ orangnya Anies. Saya mengkritik apa adanya karena memang harus dikritik, siapa pun,” kata Ujang.
Ujang menilai bahwa kepemimpinan Heru Budi di DKI bermuatan politik yang tentunya, hal itu menjadi persoalan yang harus dituntaskan. “Saya melihat, walaupun pernah jadi Wali Kota tapi pemahamannya terkait Jakarta ketika dipercaya, lebih kepada politis, lebih pada kelihatannya menyenangkan yang telah melantiknya. Ini yang menjadi persoalan,” ucapnya.
Dirut MRT Jakarta Dicopot, Baru 3 Bulan Menjabat
Mohamad Aprindy dicopot dari posisinya sebagai Direktur Utama MRT Jakarta yang baru ia jabat selama tiga bulan. Ia digantikan oleh Tuhiyat yang dinilai berpengalaman di di bidang corporate financing.
Pergantian Dirut MRT Jakarta ini disebut bertujuan untuk memperkuat proses kooordinasi.
"Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan, serta para stakeholders PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.
Aprindy diketahui baru ditunjuk sebagai Dirut MRT Jakarta pada 22 Juli 2022 lalu atau tepat 3 bulan ia menjabat. Aprindy kala itu menggantikan William Sabandar yang kini masuk sebagai Komisaris MRT Jakarta.
Sebelum menjadi Dirut MRT, Aprindy pernah menjabat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Jabatan terakhir Aprindy adalah Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo, serta Komisaris Utama LRT Jakarta.
Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Yakni Dodik Wijanarko diangkat sebagai Komisaris Utama; Bambang Kristiyono sebagai Komisaris; dan William P. Sabandar sebagai Komisaris.
BP BUMD berharap jajaran komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya. Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris disebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022.
Baca juga: Heru Budi Teruskan DP 0 Rupiah Janji Kampanye Anies Baswedan yang Jauh dari Target
