TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya melanjutkan dan menyempurnakan program kerja Anies Baswedan.
“Apa yang belum diselesaikan Anies, harus diselesaikan, apa yang sudah bagus, dilanjutkan. Bukan ‘menghajar’, mengganti orang-orang Anies seenaknya. Ini menandakan bahwa dia tidak berjiwa besar,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022.
Ujang menilai Heru masih belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta. Salah satu yang menjadi sorotan, yaitu soal kepemimpinan Heru yang mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy yang mendadak. Ujang menduga Aprindy dicopot karena dia adalah orang Anies Baswedan.
“Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” ujarnya.
Sebelum mengambil keputusan, sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru seharusnya melihat kondisi di lapangan, banyak berdialog dan berdiskusi, sehingga tidak menimbulkan stigma di masyarakat.
“Jadi, ke depan, mestinya Heru melihat dulu kondisi situasi birokrasi seperti apa, BUMD seperti apa, warga/masyarakat seperti apa. Menyerap aspirasi dulu, mendengarkan dulu, lalu menjelasakan persoalan-persoalan yang ada, satu-persatu,” kata dia.
Menurutnya, jika Heru mengerti dan paham soal Jakarta, maka penyelesaian yang dilakukannya menjadi solusi bukan kontroversi.
“Soal kepemimpinan, saya melihat seperti itu. Artinya, dia tidak paham persoalan-persoalan Jakarta kalau tahu persoalan Jakarta, maka penyelesaian dilakukan secara bagus, baik, secara smart, cerdas, sehingga kebijakan-kebijakan diambil adalah solusi terbaik bagi Pemprov maupun warga Jakarta bukan kontroversi yang dihasilkan,” lanjut Ujang.
Oleh karena itu, ia menilai kepemimpinan Heru Budi Hartono ugal-ugalan, tidak terkonsep, dan tidak jelas. “Birokrasi juga dirotasi. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya ugal-ugalan, tidak terkonsep, tidak jelas. Semestinya, birokrasi, BUMD, itu kan dicek dulu, dinilai dulu, dilihat dulu, dievaluasi dulu secara menyeluruh apa kekurangannya, apa kelebihannya, untung atau rugi,” ujar Ujang.
Anggota DPRD Sebut Pencopotan Dirut MRT Jakarta Bukan karena "Orangnya" Anies Baswedan
Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak menyebutkan alasan dicopotnya Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama (Dirut) MRT Jakarta. Menurutnya, pencopotan tersebut bukan karena Aprindy ‘orangnya’ Anies Baswedan.
“Dalam penjelasan BP BUMD sewaktu saya tanya alasan kenapa Pak Aprindy harus diganti sesingkat itu karena tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak dieksekusi November ini,” kata Gilbert saat dihubungi Tempo, Senin, 7 November 2022.
Penunjukan Aprindy sebagai Dirut MRT Jakarta, kata dia, dilakukan Anies secara mendadak. “Dirut itu, kan diangkat oleh Anies, mendadak yang digantikan adalah orang yang sejak awal membenahi MRT, bersama-sama Jepang. Yang menjadi pertanyaan sebaliknya adalah apa alasan Anies mencopot Dirut MRT yang lama?,” ujarnya.
Menurutnya, Aprindy seharusnya tetap di Jakpro karena ia memahami konstruksi. “Karena Pak Aprindy seharusnya lebih baik tetap saja di Jakpro karena latar belakang konstruksi. Hal mendesak di MRT November ini masalah finance,” kata dia.
Gilbert menegaskan bahwa digantinya Aprindy dengan Tuhiyat murni karena pekerjaan. “Betul, saya juga yang protes pertama di media kenapa dicopot. Saya dapat penjelasan, murni karena tuntutan pekerjaan. Kesalahan sebenarnya di Anies, kenapa ganti Dirut kurang dari tiga bulan menjelang habis jabatannya?,” ujarnya.
Baca juga: Akademisi Sebut Gaya Komunikasi Heru Budi dengan Media Kurang Bagus
