TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta terus menambah jalur sepeda. Namun, jalur sepeda saat ini kerap disalahgunakan untuk dilewati oleh kendaraan roda empat maupun roda dua.
Ketua Umum Bike to Work atau B2W Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan perlu ada pendidikan dan penegakan hukum yang tegas untuk membuat masyarakat lebih peduli dan sadar dengan keberadaan jalur khusus sepeda. “Membangun jalur sepeda itu juga perlu diimbangi dengan sosialisasi, dengan edukasi juga dengan sanksi serta regulasi,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 10 November 2022.
Menurut Fahmi, jika pemprov DKI terus menambah jalur sepeda, tapi kurang mengedukasi masyarakat serta lembek pada pelanggaran hukum maka akan sia-sia. “Kebanyakan orang-orang tidak aware terhadap jalur sepeda karena memang kurangnya edukasi,” jelas dia.
Dalam kasus ini, ia membandingkan dengan jalur khusus bus Transjakarta yang dulu kerap dilewati oleh kendaraan pribadi sehingga menggangu perjalanan transportasi publik itu. Namun, setelah ada edukasi, regulasi, dan penegakan hukum yang tegas, pelanggaran perlahan berkurang.
“Nah pola edukasi dan juga penetapan regulasi ini masyarakat pun akan berubah behavior-nya, habitnya, sehingga mereka takut melewati dan takut ditilang,” jelasnya.
Fahmi pun meminta kepada penegak hukum agar lebih tegas terhadap pengendara lain yang menggunakan jalur sepeda. “Untuk menuju kota yang beradab, ya, kita harus menjunjung tinggi ketertiban dan keberaturan terhadap hukum, kalau masyarakat tidak didorong untuk tertib dan teratur nanti urakan,” kata dia.
Fahmi mengamini bukan hal yang mudah untuk membuat jalur sepeda bisa digunakan untuk pesepeda saja. Alasannya hingga saat ini belum banyak warga Jakarta yang mau beraktivitas menggunakan sepeda.
ALIYYU MEDYATI
Baca juga: PDIP: Jalur Sepeda Program Gagal Anies Baswedan, Tidak Layak Dilanjutkan Heru Budi
