TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyetujui subsidi tiket atau public service obligation (PSO) untuk tiga transportasi publik di Ibu Kota senilai Rp 4,5 triliun. Subsidi terbesar adalah untuk PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, yaitu Rp 3,5 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, semula pihaknya mengusulkan subsidi Transjakarta sebanyak Rp 4,24 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI.
Angka ini kemudian diturunkan menjadi Rp 3,5 triliun dalam Rancangan APBD DKI 2023. "Hal ini disebabkan dari hasil verifikasi awal bahwa terdapat kami sesuaikan sekitar Rp 700 juta dengan asumsi untuk optimalisasi layanan Rp 3,5 miliar masih cukup," jelas dia dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Baca: Tilang Manual Dihapus, Polres Metro Tangerang Kota Punya 6 Kamera ETLE untuk Tilang Elektronik
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi B Taufik Zoelkifli mempertanyakan perbedaan nilai usulan subsidi tiket itu. Yang berbeda tidak hanya usulan PSO Transjakarta, tapi juga PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Subsidi Jakpro tersebut untuk pelayanan LRT Jakarta.
Usulan PSO MRT yang semula Rp 962,53 miliar turun menjadi Rp 650 miliar. Sementara subsidi LRT dari Rp 444 miliar menjadi 350 miliar. "Kalaupun masih ada kekurangan masih bisa diusulkan pada saat (APBD) Perubahan 2023," ujar Syafrin.
Baca juga: DKI Minta Dana Hibah Rp 75,47 Miliar untuk Polda Metro Jaya, Kembangkan Tilang ETLE
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
