TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp40,1 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan MRT Fase 2. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyebut angka ini naik dari usulan awal hanya Rp20 miliar lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum merampungkan urusan administrasi dua petak tanah.
"Sehingga pembebasannya baru bisa dibayarkan tahun depan, besarannya sekitar Rp20 miliar," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Usulan anggaran pengadaan lahan Rp20 miliar masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023. Kemarin Komisi B menyepakati anggaran ini naik menjadi Rp 40,1 miliar dalam Rancangan APBD 2023.
Dinas Perhubungan DKI tak mendetailkan lokasi pembebasan lahan pembangunan MRT Fase 2 itu. Pemerintah DKI melalui PT MRT Jakarta memang tengah mengerjakan proyek MRT Fase 2A rute Bundaran HI-Kota. Lalu akan berlanjut ke Fase 2B yang membentang dari Kota-Ancol Barat.
Komisi B juga tak mempertanyakan detail anggaran pengadaan lahan MRT. Ketua Komisi B Ismail hanya bertanya apakah anggaran tersebut berbeda dengan usulan penyertaan modal daerah (PMD) MRT 2023 sebesar Rp 4,56 triliun yang bersumber dari hibah dan pinjaman pemerintah pusat.
Syafrin menjawab permintaan suntikan modal adalah untuk pengerjaan konstruksi. "Sementara untuk pembebasan lahan menjadi tugas pemerintah," ujar dia.
Proyek MRT Jakarta Fase 2A Sudah 45,5 Persen, Terowongan Stasiun Bundaran HI dan Thamrin Tersambung
Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Rendi Alhial mengatakan pekerjaan pembangunan MRT fase 2A CP 201 (Stasiun Thamrin dan Monas) telah mencapai 45,5 persen hingga 25 Oktober 2022.
"Saat ini, pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan penyelesaian pengecoran base slab di station box, pengecoran kolom base dan concourse level di station box,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 November 2022.
