Mundur dari Komisaris Utama Transjakarta, Ini Penjelasan Sudirman Said

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santap siang bersama di warung tegal (Warteg) Nurul, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, JakartaSudirman Said menyatakan keputusannya mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan mengajukan status nonaktif dari Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) adalah untuk fokus menjalani aktivitas politik.

“Saya punya beberapa alasan mengapa saya memutuskan mengajukan status nonaktif di PMI dan mundur dari Komisaris Utama PT TJ (Transjakarta),” kata Sudriman Said kepada Tempo, Sabtu, 12 November 2022.

Beraktivitas politik, kata dia, sejatinya adalah memenuhi panggilan melayani publik. Pendorong masuk politik akan baik jika didasari niat melakukan perbaikan atas keadaan kehidupan publik.

“Karena itu dalam menjalani aktivitas politik seharusnya para pelaku menjaga etika, lebih dari sekadar sikap legalistik,” ujarnya.

Menurut Sudirman, bekerja dalam wilayah politik, cara pandang yang digunakan adalah legalistik. “Kita bisa bertanya betapa banyaknya landasan legal yang dipaksakan untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan, terutama oleh para pihak yang memegang kekuasaan,” kata Sudirman Said.

Keputusannya untuk mundur dari Komisaris Utama Transjakarta dan mengajukan status nonaktif dari Sekjen PMI, kata dia, semata-mata menjaga etika agar tidak timbul persepsi benturan kepentingan.

“Dalam hal ini saya memilih menjaga etik. Etika dan nalar publik menganjurkan agar aktivitas politik menjauhkan kita dari potensi atau persepsi benturan kepentingan, menggunakan sumber daya yang tidak sepatutnya untuk menjalankan agenda politiknya,” ucapnya.

Baca: PDIP Kritik Sudirman Said Jadi Komisaris Transjakarta: Dekat dengan Anies

Belum ada kewajiban mundur dari Transjakarta

Dia mengatakan, sebagai pengurus (Komisaris Utama) PT Transjakarta, belum ada kewajiban untuk mundur. Namun, ia mengambil sikap mundur untuk menjaga hubungan dengan sejumlah pihak terkait.

“Saya memahami posisi Pak Anies sebagai mantan Gubernur.  Saya memahami tugas berat Pak Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) yang sebaiknya tidak dibebani dengan sorotan politis yang mungkin muncul jika saya masih berada di PT TJ. Saya ingin menjaga good corporate governance, baik dalam aturan maupun implementasinya,” ujar Sudirman Said.

Menurut dia, akan bagus jika tidak ada risiko atau persepsi yang mengarah pada benturan kepentingan. “Karena itu, saya memutuskan untuk pamit baik-baik, dan menjelaskan alasan mengapa sebaiknya saya mengundurkan diri,” kata dia.

Sudirman Said mengajukan surat pengunduran diri dari Komisaris Utama Transjakarta secara resmi pada 10 November 2022. “Saya bertemu Pak Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) beberapa hari yang lalu. Surat resmi saya kirimkan ke BP BUMD pada 10 November 2022,” katanya.

Baca juga: Sudirman Said Mundur dari Komisaris Transjakarta, Demi Anies Baswedan Menang Pilpres 2024?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

19 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

1 hari lalu

Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said sudah terjalin sejak lama. Mulai dari saling puji hingga makan bareng di warteg.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

1 hari lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

1 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Akan Undang Transjakarta dan Dishub, Bicara Soal Penambahan Armada dan Kemacetan

1 hari lalu

Heru Budi Akan Undang Transjakarta dan Dishub, Bicara Soal Penambahan Armada dan Kemacetan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan mengundang direksi Transjakarta membicarakan soal penambahan armada bus untuk mengatasi kemacetan.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

1 hari lalu

Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

Penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia atau mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, menuai banyak protes.


Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

1 hari lalu

Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Seharusnya tidak ada kemiskinan ekstrem di Jakarta, bantuan sudah banyak.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

2 hari lalu

24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

DKI Jakarta memindahkan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) karena terkena dampak proyek sodetan Kali Ciliwung ke rumah susun (rusun) dengan skema sewa.