BP BUMD DKI Enggan Komentari Soal Sudirman Said Mundur sebagai Komut Transjakarta

(kiri ke kanan) Komisaris Utama PT Transjakarta Sudirman Said dan Pelaksana tugas Badan Pembinaan BUMD DKI Budi Purnama dalam RUPS LB PT Transjakarta, Jumat, 18 Maret 2022. Dok. PT Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - BP BUMD tidak bisa berkomentar soal waktu RUPS dan calon pengganti Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Mengingat, Sudirman Said telah mengajukan surat pengunduran diri per 10 November 2022.

"Itu saya tidak bisa komen. Saya untuk hal itu tidak bisa berkomentar karena memang saya ditugaskan hanya untuk menjawab terkait diskusi ini," kata Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin, 14 November 2022.

Sebelumnya, Sudirman Said menyatakan keputusannya mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan mengajukan status nonaktif dari Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) adalah untuk fokus menjalani aktivitas politik.

"Saya punya beberapa alasan mengapa saya memutuskan mengajukan status nonaktif di PMI dan mundur dari Komisaris Utama PT TJ (Transjakarta),” kata Sudriman Said kepada Tempo, Sabtu, 12 November 2022.

Beraktivitas politik, kata dia, sejatinya adalah memenuhi panggilan melayani publik. Pendorong masuk politik akan baik jika didasari niat melakukan perbaikan atas keadaan kehidupan publik.

“Karena itu dalam menjalani aktivitas politik seharusnya para pelaku menjaga etika, lebih dari sekadar sikap legalistik,” ujarnya.

Menurut Sudirman, bekerja dalam wilayah politik, cara pandang yang digunakan adalah legalistik. “Kita bisa bertanya betapa banyaknya landasan legal yang dipaksakan untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan, terutama oleh para pihak yang memegang kekuasaan,” kata Sudirman Said.

Keputusannya untuk mundur dari Komisaris Utama Transjakarta dan mengajukan status nonaktif dari Sekjen PMI, kata dia, semata-mata menjaga etika agar tidak timbul persepsi benturan kepentingan.

“Dalam hal ini saya memilih menjaga etik. Etika dan nalar publik menganjurkan agar aktivitas politik menjauhkan kita dari potensi atau persepsi benturan kepentingan, menggunakan sumber daya yang tidak sepatutnya untuk menjalankan agenda politiknya,” ucap Sudirman Said.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Sudirman Said Mundur dari Komisaris Transjakarta, Demi Anies Baswedan Menang Pilpres 2024?






Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

18 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

1 hari lalu

Fakta Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said: Saling Puji hingga Makan Bareng di Warteg

Kedekatan Anies Baswedan dan Sudirman Said sudah terjalin sejak lama. Mulai dari saling puji hingga makan bareng di warteg.


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

1 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Akan Undang Transjakarta dan Dishub, Bicara Soal Penambahan Armada dan Kemacetan

1 hari lalu

Heru Budi Akan Undang Transjakarta dan Dishub, Bicara Soal Penambahan Armada dan Kemacetan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan mengundang direksi Transjakarta membicarakan soal penambahan armada bus untuk mengatasi kemacetan.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

1 hari lalu

Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

Penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia atau mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, menuai banyak protes.


Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

1 hari lalu

Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Seharusnya tidak ada kemiskinan ekstrem di Jakarta, bantuan sudah banyak.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

2 hari lalu

24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

DKI Jakarta memindahkan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) karena terkena dampak proyek sodetan Kali Ciliwung ke rumah susun (rusun) dengan skema sewa.


Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

2 hari lalu

Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

Gulkarmat DKI Jakarta mengusulkan kenaikan upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di instansi itu sebesar Rp1 juta menjadi Rp5,9 juta.