TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia membuka ruang diskusi soal paradigma dan mitos jalur sepeda seperti yang dijelaskan dalam akun Instagramnya @b2w_indonesia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mengenai dihapusnya anggaran pengembangan jalur sepeda pada APBD 2023.
"Semata-mata kami buat highlight "Tidak Semua Roadbikers Perburuk Citra Pesepeda Jakarta" ini dikarenakan efek domino dari pembahasan isu yang kami angkat beberapa hari ini, mengenai dihapuskannya anggaran jalur sepeda tahun 2023 dan narasi yang paling sering kami dengar adalah jalur sepeda enggak guna, enggak perlu, sepeda aja keluar jalur, arogan, dan lain-lain," ujar Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 November 2022.
Fahmi menyebutkan, dalam postingan di media sosial B2W tersebut, yang telah diulas adalah mengenai sektor latar belakang dan juga alasan kenapa roadbike perlu difasilitasi walaupun dengan batas waktu. Sekaligus alasan dari sudut pandang para roadbikers-nya.
"Jadi apa yang kami post, kami harap sudah berdasarkan kaidah keadilan. Makanya di akhir kami bilang: all cyclist are brothers," kata dia.
Lebih lanjut, mengenai sikap pesepeda yang terkadang masih berkendara di luar jalur dan lain sebagainya, Fahmi mengatakan tidak bisa menghakimi suatu kelompok. Namun, Fahmi mengapresiasi komunitas roadbike yang selalu memberikan arahan kepada para pesepeda agar selalu tertib di jalan.
"Kami tidak bisa menghakimi kelompok, tapi citra "roadbike" yang memang dari secara teknis harus di luar jalur, harus cepat dan bergerombol sangat merugikan pesepeda pada umumnya. Dan, setiap membahas soal substansi pesepeda, narasi buruk sudah pasti ditempatkan ke mereka (roadbike). Tapi, tidak semua, beberapa komunitas roadbike pun sangat ketat dalam membriefing anggotanya untuk tertib di jalan dan kami sangat salut," kata dia.
Baca: Anies Baswedan Targetkan Jakarta Punya 500 Kilometer Jalur Sepeda
Anggaran jalur sepeda semula Rp 38 miliar jadi Rp 0
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dinolkan. Anggaran itu masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
"Untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar kemudian kami usulkan untuk dinolkan," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Penghapusan anggaran jalur sepeda ini telah mempertimbangkan kritik anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak dan Taufik Zoelkifli. Gilbert menganggap pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota hanya menghamburkan uang daerah.
Selain anggaran pembangunan, usulan dana untuk evaluasi penyediaan jalur sepeda sebesar Rp 2 miliar juga dihapus. Menurut Syafrin, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia telah bersedia mengevaluasi efektivitas penggunaan jalur sepeda di Jakarta.
Tahun depan, tutur dia, pemerintah DKI bakal mengevaluasi rute hingga penggunaan jalur kendaraan roda doa ini secara komprehensif. "Tapi untuk pelaksanaan evaluasinya tentu tidak akan menggunakan APBD," ujar dia.
Komisi B sepakat dengan usulan tersebut. Dengan begitu, tidak ada alokasi anggaran pembangunan jalur sepeda tahun depan.
Sebelumnya, pemerintahan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan masif membangun jalur sepeda. Anies pertama kali meresmikan jalur khusus itu pada 2019. Saat ini terdapat total 103,5 kilometer jalur sepeda.
Rencananya, pemerintah DKI menambah lagi jaringan rute sepeda sepanjang 195,6 kilometer di 20 lokasi. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 tertera target pembangunan jalur sepeda hingga 535,68 kilometer.
PSI tuding jalur sepeda buatan Anies Baswedan jadi biang kemacetan
Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari PSI Eneng Malianasari menuding keberadaan jalur sepeda jadi biang kemacetan di Jakarta semakin parah. Dari sejumlah ruas jalan yang terdapat jalur sepeda, menunjukkan adanya kemacetan yang semakin parah.
Eneng yang tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu mengatakan keberadaan jalur sepeda justru membuat laju kendaraan semakin lambat. Akibatnya macet semakin parah.
“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat," kata politikus PSI itu seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu, 2 November 2022.
Karena itu, ia mempertanyakan langkah Dinas Perhubungan DKI yang akan menambah jalur sepeda di saat tren penggunaan sepeda, kata dia, semakin menurun. Ia menilai, penambahan jalur sepeda tidak akan efektif.
“Pada akhirnya jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” katanya dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 di Bogor, Selasa, 1 November2022.
Baca juga: Tahun Ini Jalur Sepeda di Jakarta Tembus 309,5 Kilometer, Simak Lokasinya di 20 Ruas Jalan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
