Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Terhambat, DKI Koordinasi Menteri Agraria dan Kejaksaan

image-gnews
Warga beraktivitas di bantaran Sungai Ciliwung di Manggarai, Jakarta, Kamis, 11 November 2022. Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggarap normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer dengan mengusulkan anggaran sekitar Rp700 miliar dalam Rancangan APBD 2023. TEMPO/Subekti
Warga beraktivitas di bantaran Sungai Ciliwung di Manggarai, Jakarta, Kamis, 11 November 2022. Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggarap normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer dengan mengusulkan anggaran sekitar Rp700 miliar dalam Rancangan APBD 2023. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan banyak masalah status lahan yang mengganjal normalisasi Ciliwung. Untuk mencari solusi pembebasan lahan itu, dinas telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

"Ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan di lapangan dan kami sudah langsung bertemu Pak Menteri ATR," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 15 November 2022. 

Persoalan yang menghadang pembebasan lahan di lapangan adalah tentang surat ahli waris dan alas hak. Menurut Yusmada, banyak warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, tapi tidak memiliki alas hak atau bukti sah memiliki lahan yang ditempati. 

Dinas SDA DKI menemui Hadi guna membahas solusi permasalahan tersebut. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyampaikan akan berkoordinasi dengan Hadi untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan normalisasi kali dan sodetan. 

Kepada DPRD DKI, Yusmada memastikan tidak ada sengketa lahan di empat kelurahan bantaran kali Ciliwung yang menjadi prioritas normalisasi tahun depan. Masalah yang paling krusial adalah tidak adanya alas hak, tapi warga menempati lahan tak bertuan itu. 

"Harus ada semacam kebijakan. Bagaimana penyelesaiannya kami langsung (berkoordinasi) termasuk dengan rekan-rekan dari Kejaksaan," kata Yusmada. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah DKI memprioritaskan pembebasan lahan normalisasi di empat kelurahan tahun depan. Rinciannya adalah Kelurahan Cililitan, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Cawang, dan Kelurahan Kampung Melayu.

Tahun lalu Dinas SDA telah membebaskan lahan di beberapa titik, tapi belum seutuhnya. Pembongkaran bangunan juga sudah dimulai. Pemerintah DKI akan melanjutkan pembebasan lahan di empat kelurahan prioritas pada 2023 dengan kebutuhan anggaran Rp 469,29 miliar. 

Yusmada telah menyampaikan usulan alokasi anggaran pembebasan lahan normalisasi Ciliwung tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 dengan Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI kemarin. Komisi D menyetujui alokasi ini. 

Baca juga: Pemprov DKI Mulai Bongkar Hunian Warga untuk Normalisasi Ciliwung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hutan Kota UI, Kampus Komitmen Pertahankan Dominasi Kawasan Hijau 70:30

3 hari lalu

Hutan Kota UI ANTARA
Hutan Kota UI, Kampus Komitmen Pertahankan Dominasi Kawasan Hijau 70:30

Keberadaan Hutan Kota UI dan komitmen kawasan hijau itu diangkat saat masyarakat global memperingati Hari Hutan Sedunia yang jatuh pada 21 Maret.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Ayah dan Anak Tenggelam di Sungai Cirarab, Tim SAR Temukan 1 Korban Tenggelam

11 hari lalu

Ilustrasi tenggelam di sungai/kali. northernstar.com.au
Ayah dan Anak Tenggelam di Sungai Cirarab, Tim SAR Temukan 1 Korban Tenggelam

Korban tenggelam Achmad Supryadi dan anaknya Kaira Juliani Salma (3) diduga terpeleset dan terbawa arus sungai.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

12 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

31 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


Menteri Agraria Jadi Batu Loncatan AHY ke Kabinet Prabowo-Gibran

36 hari lalu

Posisi Menteri Agraria akan menjadi batu loncatan Agus Yudhoyono untuk posisi berikutnya dalam kabinet pemerintahan Prabowo nantinya.
Menteri Agraria Jadi Batu Loncatan AHY ke Kabinet Prabowo-Gibran

Posisi Menteri Agraria akan menjadi batu loncatan AHY untuk posisi berikutnya dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Moeldoko Absen di Istana saat Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR

36 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Moeldoko Absen di Istana saat Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR

Moeldoko dan AHY berseberangan pada kisruh internal Partai Demokrat.


TKN Prabowo-Gibran Nilai Kabar AHY Jadi Menteri ATR Mengagetkan

37 hari lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menghadiri deklrasi dukungan Warga Tegal (Warteg) atas pencapresan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Ahad, 10 Desember 2023. Tika Ayu/Tempo
TKN Prabowo-Gibran Nilai Kabar AHY Jadi Menteri ATR Mengagetkan

Ahmad Muzani menilai keputusan Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang mengagetkan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.