TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan meminta masyarakat Jakarta untuk terus mengawal proses pembahasan APBD DKI Jakarta 2023.
Hal ini lantaran menanggapinya persoalan anggaran public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang diturunkan karena dampak dari naiknya anggaran untuk TNI-Polri.
"Jangan sampai anggaran PSO TransJakarta turun, karena akan berpengaruh pada kenaikan tiket TransJakarta," ujar Misbah saat dihubungi, Kamis, 17 November 2022.
Dia menilai, dengan proyeksi pendapatan daerah yang naik signifikan, seharusnya anggaran PSO justru dinaikkan. "Agar masyarakat tetap berminat untuk menggunakan transportasi publik," ucapnya.
Sebelumnya, Dishub DKI menurunkan usulan anggaran subsidi tiket PSO Transjakarta dari Rp4,24 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, penambahan alokasi dana hibah di dinasnya menyebabkan pagu subsidi tiket merosot.
"Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Syafrin memaparkan semula Dishub DKI hanya mengalokasikan hibah untuk satu instansi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hibah yang diberikan senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
Namun, saat pembahasan RAPBD DKI 2023 milik Dishub DKI ternyata ada tambahan tujuh item alokasi hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang nilainya total Rp409 miliar. Tujuh item inilah yang baru masuk di alokasi belanja hibah Dishub DKI dan semuanya ditujukan untuk TNI-Polri. Total dana hibah dari Dishub DKI ke dua instansi itu mencapai Rp485 miliar.
Baca: Demi Hibah Rp409 Miliar ke TNI-Polri, Anggaran Subsidi Tiket Transjakarta Terpaksa Turun
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasukkan usulan hibah yang dimohonkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Masuknya proposal hibah baru ini mengurangi jatah subsidi tiket Transjakarta yang semula dianggarkan masuk APBD DKI tahun depan ini.
Total ada tujuh item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp 409 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI.
"Tapi untuk kegiatan ini belum masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Belum masuk RKPD berarti tujuh usulan hibah tersebut tidak masuk dalam RAPBD DKI 2023. DPRD DKI telah selesai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 pekan lalu.
KUA-PPAS yang telah disepakati otomatis menjadi RAPBD 2023. Legislatif harus membahas lagi RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD, berlanjut ke rapat Badan Anggaran (Banggar), dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD.
Kemarin Komisi B Bidang Perekonomian DPRD membahas RAPBD 2023 bersama Dinas Perhubungan. Syafrin menyampaikan adanya tujuh permohonan hibah baru sebesar Rp 409 miliar.
Menurut dia, hanya ada satu belanja hibah yang sudah masuk RKPD, yaitu pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) senilai Rp 75,47 miliar. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memohonkan anggaran tersebut.
Dengan begitu, total ada delapan usulan belanja hibah Dishub DKI senilai Rp 485,4 miliar. Dishub DKI harus menurunkan alokasi anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar permohonan hibah Forkopimda bisa diakomodasi.
Anggaran PSO Transjakarta yang semula diusulkan Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun. "Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," terang Syafrin.
Berikut ini rincian usulan belanja hibah Dishub DKI
1. Pengembangan ETLE
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 75,47 miliar
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya
Anggaran: Rp 16,73 miliar
3. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Mako Puspomal
Anggaran: Rp 7,67 miliar
4. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Koopsudnas
Anggaran: Rp 79,99 miliar
5. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Komandan Korem 052/Wijayakrama
Anggaran: Rp 1,66 miliar
6. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 130,78 miliar
7. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Wing Komando I Koppasgat
Anggaran: Rp 11,98 miliar
8. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya, Korem 052
Anggaran: Rp 161,09 miliar
Baca juga: Nol Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan, B2W: Konyolnya Politik di Jakarta
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
