TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah telah mengarahkan pembangunan masjid di atas lahan SDN Pondokcina 1 Kota Depok. Permintaan proyek masjid datang dari pemerintah Kota Depok. “Jadi Pemkot Depok meminta bantuan. Namanya meminta bantuan itu dibantu, dengan syarat lahannya harus beres,” kata dia di Bandung, Kamis, 17 November 2022.
Ridwan Kamil mengatakan, dia dilapori bahwa lahan bakal lokasi masjid yang dimintakan untuk dibangun oleh pemerintah provinsi sudah tersedia. “Saya dilapori tahun lalu, lahannya beres. Kalau sekarang ternyata belum, ada dinamika sosial, maka Pemkot Depok harus selesaika dulu,” kata dia.
Ridwan Kamil membantah telah memilihkan lokasi masjid yang diminta pemerintah Kota Depok. “Jadi saya tidak pilih-pilih lokasi. Saya hanya dimintai membantu masjid. Saya bantulah,” kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara soal kisruh SDN Pondokcina 1 yang akan direlokasi dan digantikan masjid. Menurutnya, pembangunan masjid di lahan sekolah itu bukanlah keinginannya, melainkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir orang-orang Depok selalu sampai laporannya ke Provinsi Jabar bahwa kalau pulang kerja khususnya yang Islam, itu susah mereka salat nyari masjid di Margonda,” kata Idris, usai peresmian RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA), Selasa 15 November 2022.
Baca: Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Telantar Tidak Ada Guru, Orang Tua Murid Terpaksa Turun Tangan
Idris sebut diminta Ridwal Kamil cari tanah di Margonda
Idris mengatakan, dia diminta oleh Ridwan Kamil mencari tanah di Margonda untuk pembangunan masjid. “Makanya saya disuruh nyari tanah, tapi saya bilang Pak Gubernur, tanah di Margonda sekarang sudah di atas Rp 30 juta per meter, enggak bisa beli pakai APBD,” kata Idris.
Idris menyatakan diminta Ridwan Kamil mencari aset milik pemerintah di Jalan Margonda utuk dialihfungsikan menjadi masjid. “Ini arahan beliau, kami cari dapatlah di situ,” kata dia.
Seluruh proses pembangunan masjid di bekasi lokasi SDN pondok Cina 1 itu nantinya akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai dari Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), hingga proses pengerjaannya. “Mereka yang membangunkan, mereka yang membuat desain mereka yang membuat DED, nanti kalau sudah jadi diserahkan ke orang Depok,” kata Idris.
Baca juga: Kisruh SDN Pondokcina 1 Dihapus Demi Masjid Berlanjut, Orang Tua Minta Dialog dengan Wali Kota Depok
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
