TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta mempertanyakan usulan dana hibah untuk 2023 sebesar Rp 4 miliar, satu miliar lebih kecil dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp 5 miliar.
Menurut Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir anggaran hibah Rp 4 miliar terasa sangat kecil. Pasalnya, PWNU harus menaungi enam cabang, 44 Majelis Wakil Cabang (MWC), 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota.
Husny mengatakan sepanjang 2022 lalu, PWNU telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang salah satu tujuannya adalah membantu berbagai program pembangunan Pemprov DKI.
Adapun pada 2023, PWNU DKI Jakarta justru akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta. Naiknya jumlah kegiatan ini, seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Jakarta yang dinilai menurun.
"Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta," ucap Husny.
PWNU DKI Jakarta, kata Husny, mengapresiasi perjuangan para anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta yang telah gigih memperjuangkan politik anggaran bagi kemaslahatan masyarakat Jakarta melalui pembahasan pengalokasian dana hibah Tahun Anggaran 2023 bersama Pemprov DKI Jakarta.
PWNU singgung dana hibah di era Anies Baswedan tak proporsional
Husny menyinggung era Gubernur DKI Anies Baswedan yang dinilai menggelontorkan sekian banyak uang untuk dana pendukung bagi organisasi masyarakat yang dianggap tidak profesional dan proporsional, "seharusnya kini (saat usulan) bisa proporsional," ucapnya.
PWNU DKI Jakarta, ucap Husny, berharap kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta terkait dana hibah untuk NU DKI Jakarta yang diusulkan sejak kepemimpinan DKI oleh Gubernur Anies Baswedan itu.
Pasalnya, usulan Rp 4 miliar itu sangat tidak proporsional jika PWNU memiliki begitu banyak agenda dengan jumlah lebih banyak dibanding 2022 dengan anggaran Rp 5 miliar.
"Semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik. Sementara di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, dialokasikan sebesar Rp15 Miliar di tahun 2023 nanti," tuturnya.
Sementara itu, Kabiro Dikmental DKI Jakarta Gunas Mahdianto angkat bicara terkait hibah untuk kedua ormas islam ini yang disebutnya, saat ini nominalnya masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. "Masih dibahas," ucapnya dalam pesan singkat.
Baca juga: PWNU DKI Protes Cuma Dapat Dana Hibah Rp4 Miliar, Minta Heru Budi Revisi