TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PKS yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan jalur sepeda tak lagi menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu didasarkan revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda yang hanya Rp7,5 miliar untuk evaluasi.
"Jadi arahnya saya lihat Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda," ucap Taufik Zoelkifli saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Dia menyayangkan perubahan kebijakan Pemerintah DKI di bawah Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. "Strategi kota-kota besar dunia ke arah pengembangan jalur sepeda. Dan kalau Jakarta menghentikan program tersebut, itu artinya kemunduran," ucap dia.
Pemerintah DKI dan DPRD DKI Jakarta telah bersepakat menolkan anggaran jalur sepeda. Namun belakangan, DPRD merevisinya menjadi Rp7,5 miliarn dari usulan semula Rp38 miliar.
"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh, ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar," kata Taufik Zoelkifli dikutip dari Antara.
Tidak ada pembangunan jalur sepeda baru tahun 2023
Namun, tetap saja, anggaran tersebut tidak ditujukan untuk membangun jalur sepeda, DPRD DKI ingin uang itu tidak digunakan untuk pengembangan jalur sepeda di 2023. "Jadi belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta untuk tahun depan," ucapnya.
Anggaran Rp7,5 miliar tersebut, kata dia, difokuskan untuk tiga kegiatan, yaitu Rp 2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, Rp 500 juta untuk sosialisi hasil evaluasi yang akan dibagi untuk masing-masing kota madya sebesar Rp 100 juta.
"Sedangkan Rp 5 miliar lagi untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ucap dia.
Baca: Jalur Sepeda Semula Diusulkan Dapat Rp 38 Miliar di Era Anies Baswedan, Kali Ini Jadi Rp 0
PDIP anggap jalur sepeda tak berguna dan jadi tempat mangkal kopi keliling
Sebelumnya, politikus PDIP yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda era Anies Baswedan untuk 2023 dihentikan karena program tersebut dinilainya tidak berjalan dengan semestinya.
"Kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata politikus PDIP itu saat rapat pembahasan RAPBD 2023 Komisi B DPRD DKI bersama Dishub tanggal 11 November 2022.
"Dari tahun 2019 kami sudah mengarahkan tidak, tapi kemudian lajur sepeda masih diteruskan. Targetnya berapa ratus kilometer itu sekarang cuma jadi tempat parkir, jalur sepeda motor, dan mangkal tukang kopi keliling. Kami lihat ini sia-sia," ucap dia.
PSI sebut jalur sepeda jadi biang kemacetan
Adapun politikus PSI Eneng Malianasari menuding keberadaan jalur sepeda jadi biang kemacetan di Jakarta semakin parah. Dari sejumlah ruas jalan yang terdapat jalur sepeda, menunjukkan adanya kemacetan yang semakin parah.
Eneng yang tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu mengatakan keberadaan jalur sepeda justru membuat laju kendaraan semakin lambat. Akibatnya macet semakin parah.
“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat," kata politikus PSI itu seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu, 2 November 2022.
Karena itu, ia mempertanyakan langkah Dinas Perhubungan DKI yang akan menambah jalur sepeda di saat tren penggunaan sepeda, kata dia, semakin menurun. Ia menilai, penambahan jalur sepeda tidak akan efektif.
“Pada akhirnya jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” katanya dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 di Bogor, Selasa, 1 November2022.
Baca juga: Heru Budi Hartono Minta Bike to Work Petakan Jalur Sepeda yang Efektif
