Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hibah untuk MUI DKI Rp15 Miliar, Politikus PDIP: Diistimewakan di Era Anies

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalaman dengan salah satu tamu undangan dalam acara silaturahmi ulama dan tokoh agama dan umaro Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Subekti
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalaman dengan salah satu tamu undangan dalam acara silaturahmi ulama dan tokoh agama dan umaro Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan sejumlah anggota dewan sempat memprotes anggaran dana hibah MUI DKI Jakarta yang dinilai besar. Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia wilayah Jakarta itu mendapatkan keistimewaan dari pemerintah DKI saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Ada juga sebenarnya protes dari kawan kenapa MUI DKI terlalu mendapat privilege," kata dia saat dihubungi, Minggu, 20 November 2022. 

Alokasi anggaran hibah MUI Jakarta ramai dibahas setelah diprotes Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta. PWNU DKI heran dengan keputusan pemerintah DKI yang mengalokasikan dana hibah Rp15 miliar untuk MUI Jakarta. Sementara PWNU DKI hanya diusulkan mendapat jatah Rp4 miliar. 

Hibah MUI DKI Naik Demi Pemulasaran Jenazah

Pemerintah DKI melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Jakarta mengusulkan alokasi hibah 2023 untuk MUI Jakarta senilai Rp12,08 miliar. Angka ini naik dari penyaluran hibah pada 2021 (Rp7,95 miliar) dan 2022 (Rp10,6 miliar). 

Komisi E, Johnny berujar, merekomendasikan anggaran tersebut naik menjadi Rp15,78 miliar. Sebagian dana ini untuk membayar insentif kepada petugas pemulasaran jenazah. 

Menurut dia, ada dua petugas yang memandikan jenazah di setiap kelurahan. Legislator Kebon Sirih menilai petugas pemulasaran jenazah seharusnya lebih banyak mengingat besarnya hibah yang dikucurkan pemerintah daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itulah, Komisi E meminta petugas pemulasaran jenazah ditambah menjadi empat orang per kelurahan. Penambahan ini lantas menaikkan nilai hibah dari usulan Rp 12,08 miliar menjadi Rp 15,78 miliar. 

Johnny menyampaikan, pemerintah DKI era Anies Baswedan memang menyalurkan subsidi lebih besar kepada MUI Jakarta ketimbang PWNU DKI. Salah satu alasannya untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah.  "Jadi sebenarnya ini kiriman dari era Pak Anies," ujar politikus PDIP itu. 

Dia menyebut anggota dewan juga sempat terpikir untuk mengurangi alokasi hibah tersebut saat membahas Rancangan APBD DKI 2023. Namun, niat ini urung dilakukan lantaran sejumlah anggota Komisi E menganggap MUI DKI bisa menjadi jembatan bagi semua lembaga keagamaan Islam, baik NU ataupun Muhammadiyah. "Ada beberapa teman juga sudahlah pertahankan, karena MUI dianggap cakupannya luas," ucap dia.

 

Baca juga: Anies Cuma Kasih Dana Hibah Rp 4 miliar, PWNU Yakin Heru Budi Bakal Revisi Anggaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

2 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

2 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

2 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

2 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.


Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

MK hari ini dijadwalkan memulai sidang sengketa pilpres dan pemilu. Hakim mulai menyidangkan laporan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.