NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menemui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 26 Oktober 2022. Humas Pemprov DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut, komisinya merekomendasikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta memperoleh dana hibah Rp 5 miliar tahun depan. Dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, pemerintah DKI melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) mengusulkan NU DKI mendapatkan hibah 'hanya' Rp 4 miliar. "DPRD menaikkan Rp 1 miliar lagi," kata dia saat dihubungi, Senin, 21 November 2022. 

Sebelumnya, PWNU DKI memprotes pemerintah daerah hanya mengusulkan hibah 2023 untuk organisasi Islam itu sebanyak Rp 4 miliar. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta senilai Rp 15 miliar. 

Nantinya hasil pembahasan RAPBD DKI 2023 di setiap komisi akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar. Dalam rapat ini, pimpinan dewan, komisi, dan fraksi bakal mendiskusikan lagi RAPBD 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. 

Johnny menyatakan sejumlah anggota Komisi E berpandangan lembaga keagamaan seperti PNWU dan Muhammadiyah Jakarta seharusnya menerima subsidi lebih besar ketimbang MUI DKI. Sebab, dua organisasi ini memiliki jaringan hingga di level lapisan bawah masyarakat. 

Akan tetapi, tutur dia, pemerintah DKI khususnya ketika mantan Gubernur Anies Baswedan menjabat mengistimewakan MUI Jakarta. MUI DKI mendapatkan dana hibah lebih banyak dari NU dan Muhammadiyah untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah. "Jadi sebenarnya ini kiriman dari era Pak Anies," ujar politikus PDIP ini.

Baca: PWNU DKI Protes Cuma Dapat Dana Hibah Rp4 Miliar, Minta Heru Budi Revisi

Berikut rincian anggaran hibah untuk NU, Muhammadiyah, dan MUI Jakarta:

1. NU
Proposal permohonan hibah: Rp 34 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 4 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 5 miliar

2. Muhammadiyah
Proposal permohonan hibah: Rp 8 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 3,2 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 4 miliar

3. MUI 
Proposal permohonan hibah: Rp 12 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 12,08 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 15,78 miliar

Baca juga: Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

28 menit lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Hadirkan Aktor Korea Song Joong Ki, Bukalapak Koordinasi dengan Polisi dan DKI

4 jam lalu

Hadirkan Aktor Korea Song Joong Ki, Bukalapak Koordinasi dengan Polisi dan DKI

Bukalapak menyampaikan telah berkomukasi dengan seluruh pihak soal keamanan dan kenyamanan dalam menghadirkan aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

4 jam lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Petir pada Sore Jelang Malam Hari Ini

6 jam lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Petir pada Sore Jelang Malam Hari Ini

BMKG, Senin, 28 November 2022, menginformasikan bahwa sejumlah wilayah di DKI Jakarta berpotensi diguyur hujan petir pada sore menjelang malam hari.


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

8 jam lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

10 jam lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

14 jam lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

19 jam lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Dukungan Dinas LH DKI Pada Acara Relawan Jokowi di GBK: Toilet Portable, Pasukan Oranye Hingga Street Sweeper

20 jam lalu

Dukungan Dinas LH DKI Pada Acara Relawan Jokowi di GBK: Toilet Portable, Pasukan Oranye Hingga Street Sweeper

Dinas Lingkungan Hidup DKI menyediakan puluhan toilet portable hingga 14 unit street sweeper untuk menunjang acara relawan Jokowi di GBK.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

21 jam lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.